Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan keterlibatan swasta dalam pelaksanaan Sentra Kelautan dan Perikanan diharapkan jangan melalui penunjukan langsung, tetapi harus melalui proses yang lebih transparan.
"DFW mendukung jika operasional SKPT ( Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) melibatkan swasta tapi dengan mekanisme yang fair (adil) melalui lelang, bukan penunjukan langsung dengan memberikan hak pengelolaan kepada swasta tertentu dan pihak asing," kata Abdi Suhufan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dalam pengelolaan sumber daya perikanan nasional, hak eksklusif tidak boleh diberikan kepada kelompok tertentu karena hal tersebut dapat dinilai melanggar asas keadilan.
Ia berpendapat bahwa seharusnya diberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak, terutama kepada para pelaku usaha di daerah yang berminat dan mempunyai kemampuan dalam mengelola aset tersebut.
"Beri kesempatan bagi pelaku usaha dalam negeri seperti BUMN, BUMD dan swasta nasional," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman menyatakan bahwa SKPT seperti yang dibangun di Mimika, sukses dalam memberikan dampak untuk menggerakkan aktivitas perekonomian nelayan di Papua.
"Hadirnya SKPT Mimika ini telah memberikan dampak positif dan memiliki efek berganda bagi kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan," kata Agus Suherman di Jakarta, Senin (3/2).
Agus menjelaskan SKPT Mimika sudah berhasil melakukan ekspor produk kepiting ke beberapa negara, yaitu Malaysia dan Singapura, dengan rincian pada Desember lalu sebanyak 476 ekor ke Singapura senilai Rp133,28 juta dan 120 ekor ke Malaysia dengan nilai Rp33,6 juta.
Sementara itu pada awal Januari 2020 telah diekspor sebanyak 1.380 ekor kepiting hidup ke Malaysia dengan nilai Rp386,4 juta.
Dari catatan produksi ikan, kata Agus, juga menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2016-2019. Merujuk data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, volume produksi di SKPT Mimika pada tahun 2016 hanya sebesar 4.907 ton, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 20.587 ton, dan sampai bulan November 2019 produksinya sudah mencapai 23.999 ton.
"DFW mendukung jika operasional SKPT ( Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) melibatkan swasta tapi dengan mekanisme yang fair (adil) melalui lelang, bukan penunjukan langsung dengan memberikan hak pengelolaan kepada swasta tertentu dan pihak asing," kata Abdi Suhufan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dalam pengelolaan sumber daya perikanan nasional, hak eksklusif tidak boleh diberikan kepada kelompok tertentu karena hal tersebut dapat dinilai melanggar asas keadilan.
Ia berpendapat bahwa seharusnya diberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak, terutama kepada para pelaku usaha di daerah yang berminat dan mempunyai kemampuan dalam mengelola aset tersebut.
"Beri kesempatan bagi pelaku usaha dalam negeri seperti BUMN, BUMD dan swasta nasional," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman menyatakan bahwa SKPT seperti yang dibangun di Mimika, sukses dalam memberikan dampak untuk menggerakkan aktivitas perekonomian nelayan di Papua.
"Hadirnya SKPT Mimika ini telah memberikan dampak positif dan memiliki efek berganda bagi kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan," kata Agus Suherman di Jakarta, Senin (3/2).
Agus menjelaskan SKPT Mimika sudah berhasil melakukan ekspor produk kepiting ke beberapa negara, yaitu Malaysia dan Singapura, dengan rincian pada Desember lalu sebanyak 476 ekor ke Singapura senilai Rp133,28 juta dan 120 ekor ke Malaysia dengan nilai Rp33,6 juta.
Sementara itu pada awal Januari 2020 telah diekspor sebanyak 1.380 ekor kepiting hidup ke Malaysia dengan nilai Rp386,4 juta.
Dari catatan produksi ikan, kata Agus, juga menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2016-2019. Merujuk data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, volume produksi di SKPT Mimika pada tahun 2016 hanya sebesar 4.907 ton, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 20.587 ton, dan sampai bulan November 2019 produksinya sudah mencapai 23.999 ton.