Wamena (ANTARA) - Pengadaan alat pelindung diri (APD) pencegahan corona (COVID-19) untuk KPU Yalimo (Papua) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah setempat semuanya ditangani KPU RI.
Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Sabtu, mengatakan sudah dibicarakan dengan KPU Provinsi terkait APD.
"Sedang dirancang oleh KPU RI untuk pengadaan APD seperti sabun, masker, hand sanitizer, sarung tangan. Jadi itu menjadi tanggungjawab KPU RI atau menggunakan APBN," katanya.
KPU Yalimo sulit menggunakan alokasi dana dari hibah daerah yang diterima untuk pembelian APD.
"Harus ada legal stending yang bisa kuat bagi kami penyelenggara di tingkat kabupaten sehingga kita bisa berpikir ke sana. Kalau tidak ada dasar hukum bagi kami itu agak sulit," katanya.
KPU Yalimo tidak meminta tambahan dana hibah daerah dari kabupaten setempat untuk pembelian APD.
"Itu (permintaan tambahan anggaran) agak susah karena penanganan pandemi di daerah juga, dengan kondisi anggaran yang ada ini kan tidak cukup untuk penanganan COVID," katanya.
Kebutuhan APD bagi KPU Yalimo sangat penting sebab tahapan-tahapan pilkada tidak bisa dilakukan melalui daring akibat minimnya layanan internet, sehingga hanya bisa dilakukan secara langsung dengan cara turun ke lapangan dan bertemu masyarakat.
Sebelumnya KPU Yalimo telah menerima instruksi dari KPU provinsi untuk melanjutkan tahapan pilkada yang sempat ditunda akibat wabah corona.
Tahapan-tahapan pilkada 2020 yang tertunda akan kembali dibuka lagi pada 15 Juni mendatang.
Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Sabtu, mengatakan sudah dibicarakan dengan KPU Provinsi terkait APD.
"Sedang dirancang oleh KPU RI untuk pengadaan APD seperti sabun, masker, hand sanitizer, sarung tangan. Jadi itu menjadi tanggungjawab KPU RI atau menggunakan APBN," katanya.
KPU Yalimo sulit menggunakan alokasi dana dari hibah daerah yang diterima untuk pembelian APD.
"Harus ada legal stending yang bisa kuat bagi kami penyelenggara di tingkat kabupaten sehingga kita bisa berpikir ke sana. Kalau tidak ada dasar hukum bagi kami itu agak sulit," katanya.
KPU Yalimo tidak meminta tambahan dana hibah daerah dari kabupaten setempat untuk pembelian APD.
"Itu (permintaan tambahan anggaran) agak susah karena penanganan pandemi di daerah juga, dengan kondisi anggaran yang ada ini kan tidak cukup untuk penanganan COVID," katanya.
Kebutuhan APD bagi KPU Yalimo sangat penting sebab tahapan-tahapan pilkada tidak bisa dilakukan melalui daring akibat minimnya layanan internet, sehingga hanya bisa dilakukan secara langsung dengan cara turun ke lapangan dan bertemu masyarakat.
Sebelumnya KPU Yalimo telah menerima instruksi dari KPU provinsi untuk melanjutkan tahapan pilkada yang sempat ditunda akibat wabah corona.
Tahapan-tahapan pilkada 2020 yang tertunda akan kembali dibuka lagi pada 15 Juni mendatang.