Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan memperkuat dan memperketat pengawasan bantuan bibit dan pupuk agar tepat sasaran sehingga tingkat produksi petani semakin maksimal.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sulsel Andi Ardin Tjatjo di Makassar, Sabtu, mengatakan bantuan bibit dan pupuk merupakan bagian dari program percepatan pemulihan ekonomi dari sektor pertanian 2021.
"Sektor pertanian tetap tumbuh positif hingga 2,45 persen year on year. Ini menunjukkan sektor ini tetap bertahan selama pandemi sehingga kita berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan dengan membantu petani yang memang membutuhkan," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan fokus bagaimana memastikan secara tepat semua sarana yang kita berikan betul-betul sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
"Itu harus diberikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan keadaan calon petani atau calon lahan yang akan menjadi lokasi pertanian," jelasnya.
Selain pengawasan penyaluran bantuan, pihaknya juga akan fokus memberdayakan masyarakat di desa agar memiliki penghasilan.
Seperti misalnya dalam proyek pembuatan jalan tani, pihaknya akan berupaya melibatkan masyarakat yang ada di wilayah itu dalam pembangunan.
"Kegiatan pemulihan ekonomi harus berbasis padat karya bukan padat modal dengan melibatkan masyarakat. Tidak masalah melibatkan pihak ketiga, namun tentunya harus juga memberdayakan para petani atau masyarakat yang ada di wilayah itu," ujarnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sulsel Andi Ardin Tjatjo di Makassar, Sabtu, mengatakan bantuan bibit dan pupuk merupakan bagian dari program percepatan pemulihan ekonomi dari sektor pertanian 2021.
"Sektor pertanian tetap tumbuh positif hingga 2,45 persen year on year. Ini menunjukkan sektor ini tetap bertahan selama pandemi sehingga kita berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan dengan membantu petani yang memang membutuhkan," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan fokus bagaimana memastikan secara tepat semua sarana yang kita berikan betul-betul sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
"Itu harus diberikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan keadaan calon petani atau calon lahan yang akan menjadi lokasi pertanian," jelasnya.
Selain pengawasan penyaluran bantuan, pihaknya juga akan fokus memberdayakan masyarakat di desa agar memiliki penghasilan.
Seperti misalnya dalam proyek pembuatan jalan tani, pihaknya akan berupaya melibatkan masyarakat yang ada di wilayah itu dalam pembangunan.
"Kegiatan pemulihan ekonomi harus berbasis padat karya bukan padat modal dengan melibatkan masyarakat. Tidak masalah melibatkan pihak ketiga, namun tentunya harus juga memberdayakan para petani atau masyarakat yang ada di wilayah itu," ujarnya.