Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga akhir Januari 2021 adalah sebesar Rp100,1 triliun atau 5,7 persen dari target APBN yaitu Rp1.743,6 triliun.
Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 4,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp105,1 triliun yang juga turun 3,3 persen dari Januari 2019.
"Pendapatan negara secara keseluruhan relatif comparable meski komposisinya sangat berbeda, karena penerimaan Januari pajak 15,3 persen terkontraksi, juga cukai terjadi lonjakan Rp12,5 triliun dibanding tahun lalu," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara Rp100,1 triliun terdiri dari penerimaan pajak Rp68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp12,5 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp19,1 triliun.
Secara rinci, penerimaan pajak yang tercatat mencapai Rp68,5 triliun terkontraksi 15,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama Januari 2020 sebesar Rp80,8 triliun.
Pajak ini meliputi PPh migas Rp2,3 triliun yang terkontraksi 19,8 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 Rp2,9 triliun dan pajak nonmigas Rp66,1 triliun yang turun 15,2 persen (yoy) dari Januari 2020 Rp77,9 triliun.
Pajak nonmigas terdiri dari PPh non migas Rp39 triliun, PPN Rp26,3 triliun, PBB Rp0,1 triliun, serta pajak lainnya Rp0,6 triliun.
Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp12,5 triliun atau mencapai 5,8 persen dari target Rp215 triliun, mampu tumbuh 175,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp4,5 triliun.
Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp9,1 triliun dan tumbuh 495,2 persen dibanding Januari 2020 Rp1,5 triliun atau 5 persen dari target APBN Rp180 triliun.
Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp2,3 triliun dan merupakan 6,9 persen dari target APBN Rp33,2 triliun atau terkontraksi hingga 20,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp2,9 triliun.
Untuk bea keluar yang mencapai Rp1,1 triliun, realisasi ini mampu tumbuh 923,4 persen dari Januari 2020 sebesar Rp0,1 triliun dan 62,3 persen dari target APBN Rp1,8 triliun.
“Untuk kepabeanan dan cukai terlihat kenaikan yang tinggi terutama untuk cukai yang kita mendapatkan Rp9 triliun sendiri dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,5 triliun,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk PNBP yang pada Januari 2021 sebesar Rp19,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp298,2 triliun terkontraksi 2,9 persen dibanding Januari tahun lalu Rp19,7 triliun.
Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 4,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp105,1 triliun yang juga turun 3,3 persen dari Januari 2019.
"Pendapatan negara secara keseluruhan relatif comparable meski komposisinya sangat berbeda, karena penerimaan Januari pajak 15,3 persen terkontraksi, juga cukai terjadi lonjakan Rp12,5 triliun dibanding tahun lalu," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara Rp100,1 triliun terdiri dari penerimaan pajak Rp68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp12,5 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp19,1 triliun.
Secara rinci, penerimaan pajak yang tercatat mencapai Rp68,5 triliun terkontraksi 15,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama Januari 2020 sebesar Rp80,8 triliun.
Pajak ini meliputi PPh migas Rp2,3 triliun yang terkontraksi 19,8 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 Rp2,9 triliun dan pajak nonmigas Rp66,1 triliun yang turun 15,2 persen (yoy) dari Januari 2020 Rp77,9 triliun.
Pajak nonmigas terdiri dari PPh non migas Rp39 triliun, PPN Rp26,3 triliun, PBB Rp0,1 triliun, serta pajak lainnya Rp0,6 triliun.
Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp12,5 triliun atau mencapai 5,8 persen dari target Rp215 triliun, mampu tumbuh 175,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp4,5 triliun.
Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp9,1 triliun dan tumbuh 495,2 persen dibanding Januari 2020 Rp1,5 triliun atau 5 persen dari target APBN Rp180 triliun.
Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp2,3 triliun dan merupakan 6,9 persen dari target APBN Rp33,2 triliun atau terkontraksi hingga 20,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp2,9 triliun.
Untuk bea keluar yang mencapai Rp1,1 triliun, realisasi ini mampu tumbuh 923,4 persen dari Januari 2020 sebesar Rp0,1 triliun dan 62,3 persen dari target APBN Rp1,8 triliun.
“Untuk kepabeanan dan cukai terlihat kenaikan yang tinggi terutama untuk cukai yang kita mendapatkan Rp9 triliun sendiri dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,5 triliun,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk PNBP yang pada Januari 2021 sebesar Rp19,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp298,2 triliun terkontraksi 2,9 persen dibanding Januari tahun lalu Rp19,7 triliun.