Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua segera membangun sebuah Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan para calon tenaga kerja terampil yang siap masuk bursa atau pasar kerja.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Rabu, mengatakan pembangunan BLK di Timika sudah lama direncanakan, namun terbentur dengan masalah status kepemilikan lahan.
Lokasi pembangunan BLK di kawasan Jalan C Heatubun, Kwamki Baru, Timika selama beberapa tahun terakhir diklaim oleh sejumlah pihak dengan menuntut pembayaran ganti rugi miliaran rupiah, padahal lahan tersebut sebelumnya sudah pernah dibebaskan oleh Pemkab Mimika.
"Dari dulu sampai sekarang masalah tanah itu tidak selesai-selesai. Kami sudah tegaskan tidak akan membangun BLK di tempat itu, kami akan mencari tempat yang lain sehingga semua bidang bisa dilatih di tempat itu," kata Omaleng.
Orang nomor satu di Mimika itu mengakui pendirian BLK sangat penting untuk mengasah keterampilan dan skil pemuda-pemudi tidak saja di bidang pertambangan dan konstruksi, tetapi juga bidang-bidang lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan hingga pelatihan kewirausahaan.
Dengan banyaknya perusahaan swasta di Mimika, terutama PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya, menurut Omaleng, perusahaan-perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja terampil.
"Kalau calon tenaga kerja di Mimika semuanya terampil, tentu Freeport maupun perusahaan-perusahaan subkontraktor dan perusahaan yang lain tidak akan merekrut pekerja dari luar Timika. Mereka pasti akan menerima tenaga kerja dari Timika, bukan direkrut di tempat lain," jelasnya.
Saat ini, katanya, terdapat sekitar 1.000 tenaga kerja asli Papua asal Suku Amungme dan Kamoro di Mimika yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Selain itu Disnaker setempat melaporkan terdapat sekitar 6.000 pencari kerja dari berbagai suku luar Papua yang kini mencari pekerjaan di Mimika.
Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Tri Retno Isnaningsih mendukung rencana Pemkab Mimika untuk membangun BLK.
"Mohon Dinas Tenaga Kerja Mimika selalu berkoordinasi dengan pusat mengenai program-program yang bisa kita sinergikan di bidang ketenagakerjaan, salah satunya mengenai pendirian BLK. Sebab di Mimika sampai sekarang belum ada BLK yang terbangun," kata Tri Retno.
Ia menyebut pembangunan BLK sangat diperlukan di daerah untuk melatih skill dan keterampilan baik para calon pekerja maupun mereka yang sudah masuk dalam dunia kerja, terlebih di masa pandemi COVID-19 dimana banyak orang kehilangan pekerjaan karena PHK oleh perusahaan tempat dimana mereka bekerja.
"Bagaimana orang yang terkena dampak PHK mau mendapatkan pelatihan kalau BLK-nya saja tidak ada. Mimika perlu sekali dibangun BLK melihat jumlah pencaker yang sangat tinggi saat ini," jelasnya.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Rabu, mengatakan pembangunan BLK di Timika sudah lama direncanakan, namun terbentur dengan masalah status kepemilikan lahan.
Lokasi pembangunan BLK di kawasan Jalan C Heatubun, Kwamki Baru, Timika selama beberapa tahun terakhir diklaim oleh sejumlah pihak dengan menuntut pembayaran ganti rugi miliaran rupiah, padahal lahan tersebut sebelumnya sudah pernah dibebaskan oleh Pemkab Mimika.
"Dari dulu sampai sekarang masalah tanah itu tidak selesai-selesai. Kami sudah tegaskan tidak akan membangun BLK di tempat itu, kami akan mencari tempat yang lain sehingga semua bidang bisa dilatih di tempat itu," kata Omaleng.
Orang nomor satu di Mimika itu mengakui pendirian BLK sangat penting untuk mengasah keterampilan dan skil pemuda-pemudi tidak saja di bidang pertambangan dan konstruksi, tetapi juga bidang-bidang lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan hingga pelatihan kewirausahaan.
Dengan banyaknya perusahaan swasta di Mimika, terutama PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya, menurut Omaleng, perusahaan-perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja terampil.
"Kalau calon tenaga kerja di Mimika semuanya terampil, tentu Freeport maupun perusahaan-perusahaan subkontraktor dan perusahaan yang lain tidak akan merekrut pekerja dari luar Timika. Mereka pasti akan menerima tenaga kerja dari Timika, bukan direkrut di tempat lain," jelasnya.
Saat ini, katanya, terdapat sekitar 1.000 tenaga kerja asli Papua asal Suku Amungme dan Kamoro di Mimika yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Selain itu Disnaker setempat melaporkan terdapat sekitar 6.000 pencari kerja dari berbagai suku luar Papua yang kini mencari pekerjaan di Mimika.
Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Tri Retno Isnaningsih mendukung rencana Pemkab Mimika untuk membangun BLK.
"Mohon Dinas Tenaga Kerja Mimika selalu berkoordinasi dengan pusat mengenai program-program yang bisa kita sinergikan di bidang ketenagakerjaan, salah satunya mengenai pendirian BLK. Sebab di Mimika sampai sekarang belum ada BLK yang terbangun," kata Tri Retno.
Ia menyebut pembangunan BLK sangat diperlukan di daerah untuk melatih skill dan keterampilan baik para calon pekerja maupun mereka yang sudah masuk dalam dunia kerja, terlebih di masa pandemi COVID-19 dimana banyak orang kehilangan pekerjaan karena PHK oleh perusahaan tempat dimana mereka bekerja.
"Bagaimana orang yang terkena dampak PHK mau mendapatkan pelatihan kalau BLK-nya saja tidak ada. Mimika perlu sekali dibangun BLK melihat jumlah pencaker yang sangat tinggi saat ini," jelasnya.