Wamena (ANTARA) - Gabungan Pelaksanan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua minta pemerintah setempat tambah anggaran pada Tahun 2021 untuk pengusaha asli Papua.
Ketua Gabungan Pelaksanan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jayawijaya Fred Huby di Wamena, Jumat, mengatakan tahun kemarin pengusaha Papua hanya mendapatkan Rp53 miliar.
"Kami belum tahu nilai proyek di pemda pada tahun ini, tetapi kalau bisa tahun ini kita pengusaha Papua dikasih Rp150 miliar," katanya.
Tahun lalu APBD Jayawijaya untuk infrastruktur adalah Rp240 miliar lebih yang terdiri dari 92 paket untuk pengusaha asli Papua dengan total nilai Rp58 miliar.
"Sedangkan 190 miliar lainnya itu ada di teman-teman non Asli Papua," katanya.
Pengusaha Papua menyarankan pemerintah tidak membagikan paket pekerjaan kepada pengusaha asli Papua setelah dianggarkan.
"Harapan kami, pemerintah tidak lagi, setelah paketnya dianggarkan dahulu baru dibagikan kepada pengusaha asli Papua, tetapi kuota uangnya dahulu, misalnya Rp100 miliar baru dipaketkan sesuai dengan jumlah perusahaan yang ada supaya cukup," katanya.
Ia memastikan peraturan Presiden juga mengatur tentang keberpihakan kepada pengusaha asli Papua terkait paket pekerjaan di bawah Rp1 miliar harus ditangani oleh kontraktor asli Papua.
Ketua Gabungan Pelaksanan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jayawijaya Fred Huby di Wamena, Jumat, mengatakan tahun kemarin pengusaha Papua hanya mendapatkan Rp53 miliar.
"Kami belum tahu nilai proyek di pemda pada tahun ini, tetapi kalau bisa tahun ini kita pengusaha Papua dikasih Rp150 miliar," katanya.
Tahun lalu APBD Jayawijaya untuk infrastruktur adalah Rp240 miliar lebih yang terdiri dari 92 paket untuk pengusaha asli Papua dengan total nilai Rp58 miliar.
"Sedangkan 190 miliar lainnya itu ada di teman-teman non Asli Papua," katanya.
Pengusaha Papua menyarankan pemerintah tidak membagikan paket pekerjaan kepada pengusaha asli Papua setelah dianggarkan.
"Harapan kami, pemerintah tidak lagi, setelah paketnya dianggarkan dahulu baru dibagikan kepada pengusaha asli Papua, tetapi kuota uangnya dahulu, misalnya Rp100 miliar baru dipaketkan sesuai dengan jumlah perusahaan yang ada supaya cukup," katanya.
Ia memastikan peraturan Presiden juga mengatur tentang keberpihakan kepada pengusaha asli Papua terkait paket pekerjaan di bawah Rp1 miliar harus ditangani oleh kontraktor asli Papua.