Jakarta (ANTARA) - Komisi Keabsahan PON Papua XX telah memvalidasi 7.066 atlet yang akan terjun dalam 34 cabang olahraga di ajang multievent yang menurut rencana dibuka Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober itu.
“Dari hasil penetapan atau validasi keabsahan seluruh atlet yang sudah ditetapkan, ini ada sejumlah 4.176 atlet untuk putra dan untuk putri ada 2.890, total atlet sejumlah 7.066,” kata Ketua Komisi Keabsahan Mayjen TNI (Purn.) Soedarmo dalam penutupan Chef de Mission (CdM) Meeting III dan Delegation Registration Meeting (DRM) di kota Jayapura, Sabtu malam.
Menurut keterangan yang dirilis gerakita.com, Minggu, berkas dari Komisi Keabsahan tentang validasi atlet tersebut diserahkan kepada Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB.PON) XX Yunus Wonda.
Dengan adanya hasil kerja Komisi Keabsahan, diharapkan tidak ada masalah status atau data atlet ketika pertandingan digelar nanti. Berkaca dari PON-PON sebelumnya, salah satu potensi masalah ketika pertandingan adalah tidak tegasnya status atlet. Salah satu penyebabnya, yakni ketidaksesuaian data yang dimiliki atlet.
Maka dari itu, penting untuk menetapkan keputusan terkait status atlet tersebut, dan upaya itu juga berkaitan dengan DRM yang diselenggarakan pada 27-28 Agustus 2021.
“DRM itu adalah finalisasi tentang status atlet-atlet itu ikut provinsi mana, karena ada beberapa dinamika,” jelas Ketua Panwasrah Mayjen TNI (Purn.) Dr. Suwarno.
Beberapa contoh juga diberikan oleh Suwarno, seperti atlet yang pindah provinsi namun tetap terdaftar sebagai atlet provinsi sebelumnya. Contoh lain adalah atlet yang tempat tinggalnya di sekitar DKI Jakarta, namun berlatih serta bertanding untuk ibu kota.
“Supaya tidak menimbulkan kekeliruan, maka kita harus verifikasi semua, walaupun mereka KTP-nya itu Jawa Barat atau Banten, tapi dia diresmikan sebagai atlet Jakarta,” lanjutnya.
Tak lupa, ia juga menjelaskan tentang peran CdM III, yang untuk pertama kali dipraktekkan pada PON XX Tahun 2021 di Papua.
“Substansi dari CdM III adalah finalisasi rencana penyelenggaraan PON, menyangkut dengan bagaimana pelayanan terhadap calon tamu,” kata Suwarno yang juga Wakil I Ketua Umum KONI Pusat.
Ia menuturkan finalisasi tersebut bertujuan memperjelas berbagai hal, di antaranya terkait pertandingan, peralatan, upacara, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, penggunaan logo dan lain sebagainya.
Sementara itu, Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Yunus Wonda mengungkapkan harapannya bahwa PON di tanah Papua itu akan berlangsung sukses dengan penuh persahabatan.
“Tiba di Papua dengan keadaan senyum, pulang dari Papua juga dengan keadaan senyum,” katanya saat memberi sambutan pada penutupan Chef de Mission (CdM) Meeting III dan Delegate Registration Meeting (DRM) tersebut.
“Dari hasil penetapan atau validasi keabsahan seluruh atlet yang sudah ditetapkan, ini ada sejumlah 4.176 atlet untuk putra dan untuk putri ada 2.890, total atlet sejumlah 7.066,” kata Ketua Komisi Keabsahan Mayjen TNI (Purn.) Soedarmo dalam penutupan Chef de Mission (CdM) Meeting III dan Delegation Registration Meeting (DRM) di kota Jayapura, Sabtu malam.
Menurut keterangan yang dirilis gerakita.com, Minggu, berkas dari Komisi Keabsahan tentang validasi atlet tersebut diserahkan kepada Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB.PON) XX Yunus Wonda.
Dengan adanya hasil kerja Komisi Keabsahan, diharapkan tidak ada masalah status atau data atlet ketika pertandingan digelar nanti. Berkaca dari PON-PON sebelumnya, salah satu potensi masalah ketika pertandingan adalah tidak tegasnya status atlet. Salah satu penyebabnya, yakni ketidaksesuaian data yang dimiliki atlet.
Maka dari itu, penting untuk menetapkan keputusan terkait status atlet tersebut, dan upaya itu juga berkaitan dengan DRM yang diselenggarakan pada 27-28 Agustus 2021.
“DRM itu adalah finalisasi tentang status atlet-atlet itu ikut provinsi mana, karena ada beberapa dinamika,” jelas Ketua Panwasrah Mayjen TNI (Purn.) Dr. Suwarno.
Beberapa contoh juga diberikan oleh Suwarno, seperti atlet yang pindah provinsi namun tetap terdaftar sebagai atlet provinsi sebelumnya. Contoh lain adalah atlet yang tempat tinggalnya di sekitar DKI Jakarta, namun berlatih serta bertanding untuk ibu kota.
“Supaya tidak menimbulkan kekeliruan, maka kita harus verifikasi semua, walaupun mereka KTP-nya itu Jawa Barat atau Banten, tapi dia diresmikan sebagai atlet Jakarta,” lanjutnya.
Tak lupa, ia juga menjelaskan tentang peran CdM III, yang untuk pertama kali dipraktekkan pada PON XX Tahun 2021 di Papua.
“Substansi dari CdM III adalah finalisasi rencana penyelenggaraan PON, menyangkut dengan bagaimana pelayanan terhadap calon tamu,” kata Suwarno yang juga Wakil I Ketua Umum KONI Pusat.
Ia menuturkan finalisasi tersebut bertujuan memperjelas berbagai hal, di antaranya terkait pertandingan, peralatan, upacara, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, penggunaan logo dan lain sebagainya.
Sementara itu, Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Yunus Wonda mengungkapkan harapannya bahwa PON di tanah Papua itu akan berlangsung sukses dengan penuh persahabatan.
“Tiba di Papua dengan keadaan senyum, pulang dari Papua juga dengan keadaan senyum,” katanya saat memberi sambutan pada penutupan Chef de Mission (CdM) Meeting III dan Delegate Registration Meeting (DRM) tersebut.