Jayapura (ANTARA) - Tim pemantauan dan negosiasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan evaluasi atas proses kerja tahun 2021 dengan berbagai pihak untuk penyempurnaan kinerja layanan 2022.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B Ramandey dalam keterangan, Senin malam, mengatakan evaluasi kinerja Komnas HAM Papua dan melakukan dialog serta berbagai percakapan dengan para pihak pemangku kepentingan di daerah.
"Kami bangun dialog dengan semua pihak termasuk dari kelompok sipil bersenjata dan berkoordinasi dengan TNI/Polri serta Pemerintah Provinsi Papua untuk evaluasi kerja 2021," ujar Frits Ramandey.
Dari hasil evaluasi dan dialog, menurut Frits Ramandey, akan sangat berguna diterima Komnas HAM Perwakilan Papua untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang.
"Terima kasih atas masukan, saran dan kritik atas kinerja pelayanan Komnas HAM untuk menambah motivasi peningkatan kinerja lembaga di daerah," ujarnya.
Frits mengharapkan, pelayanan dan penanganan laporan penanganan kasus pelanggaran HAM pada tahun 2022 dapat lebih baik lagi dibanding 2021.
Ketika disinggung jumlah kasus pelanggaran HAM di Papua, menurut Frits, hingga saat ini belum dapat menyebutkan jumlahnya karena datanya masih ditangani stafnya di bidang pelaporan.
"Komnas HAM Papua saat ini masih menangani kasus penyerangan Posramil Kisor Maybrat," ujarnya pula.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B Ramandey dalam keterangan, Senin malam, mengatakan evaluasi kinerja Komnas HAM Papua dan melakukan dialog serta berbagai percakapan dengan para pihak pemangku kepentingan di daerah.
"Kami bangun dialog dengan semua pihak termasuk dari kelompok sipil bersenjata dan berkoordinasi dengan TNI/Polri serta Pemerintah Provinsi Papua untuk evaluasi kerja 2021," ujar Frits Ramandey.
Dari hasil evaluasi dan dialog, menurut Frits Ramandey, akan sangat berguna diterima Komnas HAM Perwakilan Papua untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang.
"Terima kasih atas masukan, saran dan kritik atas kinerja pelayanan Komnas HAM untuk menambah motivasi peningkatan kinerja lembaga di daerah," ujarnya.
Frits mengharapkan, pelayanan dan penanganan laporan penanganan kasus pelanggaran HAM pada tahun 2022 dapat lebih baik lagi dibanding 2021.
Ketika disinggung jumlah kasus pelanggaran HAM di Papua, menurut Frits, hingga saat ini belum dapat menyebutkan jumlahnya karena datanya masih ditangani stafnya di bidang pelaporan.
"Komnas HAM Papua saat ini masih menangani kasus penyerangan Posramil Kisor Maybrat," ujarnya pula.