Jakarta (ANTARA) - Akses internet yang merata hingga ke berbagai wilayah Indonesia diyakini bisa mendorong tercapainya agenda pemberdayaan perempuan terutama dalam pemanfaatan teknologi digital.
"Kita harus memastikan akses internet tersedia secara merata," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Mira Tayyiba, dalam webinar, Jumat.
Mira melihat, sejak pandemi banyak usaha mikro yang dimiliki dan dikelola perempuan bermunculan. Mereka muncul bertepatan dengan pembatasan aktivitas fisik, di mana mau tidak mau bisnis harus masuk platform digital agar bisa berjalan dan bertahan.
Berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital menunjukkan ada nilai ekonomi dan pemberdayaan, menurut Mira. Guna mendorong pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang ekonomi digital, diperlukan akses internet yang merata.
Selain akses internet, Kominfo melihat literasi digital juga berperan penting dalam pemberdayaan perempuan. Ketika perempuan sudah mendapatkan akses ke internet, dia juga perlu tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik.
Pemerintah mengharapkan internet digunakan untuk kegiatan yang positif dan produktif.
Memiliki kecakapan digital tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tapi juga kenyamanan dan keamanan di ruang digital. Ketika memiliki kecakapan digital perempuan tidak mudah mengonsumsi hoaks dan menyebarkannya.
"Perempuan juga memiliki kontribusi untuk menghentikan hoaks," kata Mira.
Isu pemberdayaan perempuan, menurut Mira, akan dibahas dalam berbagai engagement group dan working group Presidensi G20 Indonesia.
Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20 yang akan berlangsung sepanjang tahun ini. Puncak acara, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi G20, akan berlangsung di Bali pada November mendatang.
Selain Presidensi G20, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi pemimpin dalam Digital Economy Working Group (DEWG), yang merupakan peningkatan dari Digital Economy Task Force (DETF).
DEWG mengangkat tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascaCOVID-19, talenta dan literasi digital, dan arus data lintas batas negara yang terpercaya.
"Kita harus memastikan akses internet tersedia secara merata," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Mira Tayyiba, dalam webinar, Jumat.
Mira melihat, sejak pandemi banyak usaha mikro yang dimiliki dan dikelola perempuan bermunculan. Mereka muncul bertepatan dengan pembatasan aktivitas fisik, di mana mau tidak mau bisnis harus masuk platform digital agar bisa berjalan dan bertahan.
Berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital menunjukkan ada nilai ekonomi dan pemberdayaan, menurut Mira. Guna mendorong pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang ekonomi digital, diperlukan akses internet yang merata.
Selain akses internet, Kominfo melihat literasi digital juga berperan penting dalam pemberdayaan perempuan. Ketika perempuan sudah mendapatkan akses ke internet, dia juga perlu tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik.
Pemerintah mengharapkan internet digunakan untuk kegiatan yang positif dan produktif.
Memiliki kecakapan digital tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tapi juga kenyamanan dan keamanan di ruang digital. Ketika memiliki kecakapan digital perempuan tidak mudah mengonsumsi hoaks dan menyebarkannya.
"Perempuan juga memiliki kontribusi untuk menghentikan hoaks," kata Mira.
Isu pemberdayaan perempuan, menurut Mira, akan dibahas dalam berbagai engagement group dan working group Presidensi G20 Indonesia.
Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20 yang akan berlangsung sepanjang tahun ini. Puncak acara, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi G20, akan berlangsung di Bali pada November mendatang.
Selain Presidensi G20, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi pemimpin dalam Digital Economy Working Group (DEWG), yang merupakan peningkatan dari Digital Economy Task Force (DETF).
DEWG mengangkat tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascaCOVID-19, talenta dan literasi digital, dan arus data lintas batas negara yang terpercaya.