Jayapura (ANTARA) - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengajak jurnalis dan pengelola media di Papua tetap berpegang teguh pada etika jurnalistik di tengah maraknya media online di Bumi Cenderawasih ini.
Wakil Ketua I AMSI Pusat Irfan Junaedi kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan banyaknya media telah mewarnai dunia pemberitaan, namun yang terpenting adalah dipenuhinya standar jurnalisme dalam setiap karyanya.
Oleh karena itu melalui kegiatan pelatihan literasi berita untuk publik melawan disinformasi, pihaknya ingin semua media mempunyai standar jurnalisme yang sama.
Sebelumnya, AMSI Pusat dan Papua menggelar pelatihan literasi berita untuk publik guna melawan misinformasi dan disinformasi yang diikuti 37 peserta dari berbagai kalangan.
Wakil Ketua I AMSI Pusat Irfan Junaedi kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan banyaknya media telah mewarnai dunia pemberitaan, namun yang terpenting adalah dipenuhinya standar jurnalisme dalam setiap karyanya.
"Kini tergantung dari media itu sendiri, ada yang standarnya bagus, menengah, atau mengabaikan etika jurnalistik demi mengejar umpan klik," katanya.
Menurut Irfan, maraknya media yang bertebaran seperti ini bukan hanya di Papua melainkan juga di kota-kota besar, yang membedakan adalah pembacanya.
"Di Papua sebagian orang masih mengabaikan kebenaran dari berita tersebut. Untuk itulah media di Papua harus terus berperan mengedepankan etika jurnalistik," ujarnya.
Oleh karena itu melalui kegiatan pelatihan literasi berita untuk publik melawan disinformasi, pihaknya ingin semua media mempunyai standar jurnalisme yang sama.
"Kami harus berpegang sesuai kode etik, harus mengutamakan kebenaran dan fakta demi mengabdi kepada masyarakat secara luas," katanya lagi.
Menurut dia, karena media menghasilkan produk jurnalistik maka harus bekerja sesuai tata aturan, cara kerja jurnalismenya juga harus objektif, serta saling bersinergi sehingga menjadi bagian penting dari peradaban saat ini.
Sebelumnya, AMSI Pusat dan Papua menggelar pelatihan literasi berita untuk publik guna melawan misinformasi dan disinformasi yang diikuti 37 peserta dari berbagai kalangan.