Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) melalui Dinas Perindagkop,UMKM dan Tenaga Kerja setempat menyatakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai peduli untuk mengurus perizinan berusaha.
Kepala Dinas Peridagkop,UMKM dan Tenaga Kerja Omah Laduani Ladamay di Jayapura, Kamis, mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dalam proses perizinan, meski masih ada beberapa kendala.
"Untuk izin-izin usaha kami mencoba benahi lagi karena memang ada beberapa persyaratan yang menjadi kendala," katanya.
Ia juga memastikan pelaku UMKM memiliki peluang untuk berkembang mengingat ada dana pengadaan barang dan jasa sebesar Rp5 triliun di dinas yang dapat terserap oleh koperasi maupun UMKM.
Kepala Dinas Peridagkop,UMKM dan Tenaga Kerja Omah Laduani Ladamay di Jayapura, Kamis, mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dalam proses perizinan, meski masih ada beberapa kendala.
"Untuk izin-izin usaha kami mencoba benahi lagi karena memang ada beberapa persyaratan yang menjadi kendala," katanya.
Oleh karena itu, menurut Laduani, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait seperti dinas perizinan Kabupaten Kota, Balai POM dan beberapa instansi lainnya membahas soal kemudahan perizinan bagi UMKM.
"Jika mereka punya izin lengkap, maka semakin mudah pelaku usaha mengembangkan produk-produknya," ujarnya.
Ia juga memastikan pelaku UMKM memiliki peluang untuk berkembang mengingat ada dana pengadaan barang dan jasa sebesar Rp5 triliun di dinas yang dapat terserap oleh koperasi maupun UMKM.
"Kalau mereka bisa serap Rp1 triliun saja itu sudah luar biasa bisa mengangkat pendapatan mereka," katanya lagi.
Menurut dia, kesempatan yang ditawarkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan UMKM, menjadi peluang besar para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan produk-produknya.