Wamena (ANTARA) - Pengusaha asli Papua di Kabupaten Jayawijaya mengharapkan pemerintah daerah setempat dapat memperkecil paket-paket pekerjaan dalam proyek-proyek sebagai bagian dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jayawijaya Fred Huby di Wamena, Senin, mengatakan dengan memperkecil paket-paket pekerjaan ini maka akan lebih banyak anak asli Papua yang dapat terlibat dalam pengerjaannya.
"Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sudah menerapkan kebijakan presiden bagi pengusaha Papua, namun jumlahnya terbatas sehingga pekerjaan besar perlu dibagi menjadi kecil sehingga jumlahnya banyak," katanya.
Menurut Fred, sesuai Perpres 17, paket di bawah Rp1 miliar ditujukan khusus kepada orang asli Papua di mana sampai sejauh ini sudah berjalan, namun paket-paket yang disediakan pemerintah terbatas sehingga pihaknya mengharapkan kepada pemerintah daerah tidak lagi membuat paket besar.
"Jika paket besar maka anak Papua tidak bisa ikut ambil bagian, sebagai contoh misalnya, paket itu nilainya Rp100 miliar maka sebaiknya dipecah menjadi 200 paket pekerjaan," ujarnya.
Dia menjelaskan satu paket itu misalnya Rp500 juta itu maka akan menjadi peluang untuk semua anak Papua di mana dari Rp100 miliar dapat dibagi kepada 200 pengusaha anak asli Papua.
"Sehingga saya berharap kepada pemerintah supaya ketika membuat pekerjaan, langsung dibuat dengan paket sub kontraktor supaya ada pekerjaan besar atau kontraktor besar masuk, sub kontraktor juga ada di situ dan di situlah anak Papua dilibatkan," katanya lagi.
Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jayawijaya Fred Huby di Wamena, Senin, mengatakan dengan memperkecil paket-paket pekerjaan ini maka akan lebih banyak anak asli Papua yang dapat terlibat dalam pengerjaannya.
"Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sudah menerapkan kebijakan presiden bagi pengusaha Papua, namun jumlahnya terbatas sehingga pekerjaan besar perlu dibagi menjadi kecil sehingga jumlahnya banyak," katanya.
Menurut Fred, sesuai Perpres 17, paket di bawah Rp1 miliar ditujukan khusus kepada orang asli Papua di mana sampai sejauh ini sudah berjalan, namun paket-paket yang disediakan pemerintah terbatas sehingga pihaknya mengharapkan kepada pemerintah daerah tidak lagi membuat paket besar.
"Jika paket besar maka anak Papua tidak bisa ikut ambil bagian, sebagai contoh misalnya, paket itu nilainya Rp100 miliar maka sebaiknya dipecah menjadi 200 paket pekerjaan," ujarnya.
Dia menjelaskan satu paket itu misalnya Rp500 juta itu maka akan menjadi peluang untuk semua anak Papua di mana dari Rp100 miliar dapat dibagi kepada 200 pengusaha anak asli Papua.
"Sehingga saya berharap kepada pemerintah supaya ketika membuat pekerjaan, langsung dibuat dengan paket sub kontraktor supaya ada pekerjaan besar atau kontraktor besar masuk, sub kontraktor juga ada di situ dan di situlah anak Papua dilibatkan," katanya lagi.