Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wamena menandatangani Rencana Kerja Tahun 2023 dan nota kesepakatan dalam rangka meningkatkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai pemerintah setempat.
Bupati Yalimo Nahor Nekwek melalui siaran pers, Kamis mengatakan penandatanganan itu merupakan wujud komitmen pemerintahnya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga.
"Kami mendukung penuh program strategis Nasional khususnya di bidang jaminan pelayanan kesehatan pada umumnya dan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Yalimo. Kami siap membantu, berkoordinasi dengan Kementerian Sosial guna menambah kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Yalimo," katanya.
Ia mengatakan penandatanganan yang sudah dilakukan pada November 2022 ini, terkait dengan program JKN bagi penduduk pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah setempat.
Bupati Nahor mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan cakupan peserta JKN di sana agar 100 persen tersentuh program itu.
"Sehingga seluruh masyarakat Yalimo dapat terjamin dalam hal jaminan kesehatan dan merasakan pelayanan dari program JKN," katanya.
Sarana prasarana lain yang ditingkatkan pemerintah dalam pelayanan kesehatan adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yalimo.
"Dengan adanya rencana-rencana itu, kami harapkan tidak ada kendala jika pasien harus dirujuk keluar daerah, sebab cukup dengan menunjukkan kartu JKN bisa langsung dilayani dengan baik, apalagi sekarang sudah ada Aplikasi JKN-Mobile yang dapat diakses melalui telepon genggam," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena Freda Yanne Imbiri mengapresiasi Pemerintah Yalimo yang mendukung program JKN bagi masyarakat di sana.
Freda mengatakan cakupan peserta JKN Yalimo hingga Oktober 2022 baru 79 persen atau 82,265 jiwa dari dari total penduduk Yalimo 104.066 jiwa.
"Program ini juga didukung dengan akurasi data penduduk setelah diajukan oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial sehubungan dengan penambahan kuota peserta PBI APBD," katanya.
Ia memastikan dari koordinasi dengan pemerintah Yalimo, BPJS telah mengajak kepala-kepala kampung didaftarkan sebagai peserta JKN.
Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama di Yalimo adalah tujuh puskesmas dengan jumlah peserta yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 73,303 jiwa, APBD 4.202 jiwa, peserta PPU 4.684 jiwa, peserta PBPU/Mandiri 56 Jiwa dan data BP/Pensiunan 20 jiwa.
Bupati Yalimo Nahor Nekwek melalui siaran pers, Kamis mengatakan penandatanganan itu merupakan wujud komitmen pemerintahnya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga.
"Kami mendukung penuh program strategis Nasional khususnya di bidang jaminan pelayanan kesehatan pada umumnya dan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Yalimo. Kami siap membantu, berkoordinasi dengan Kementerian Sosial guna menambah kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Yalimo," katanya.
Ia mengatakan penandatanganan yang sudah dilakukan pada November 2022 ini, terkait dengan program JKN bagi penduduk pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah setempat.
Bupati Nahor mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan cakupan peserta JKN di sana agar 100 persen tersentuh program itu.
"Sehingga seluruh masyarakat Yalimo dapat terjamin dalam hal jaminan kesehatan dan merasakan pelayanan dari program JKN," katanya.
Sarana prasarana lain yang ditingkatkan pemerintah dalam pelayanan kesehatan adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yalimo.
"Dengan adanya rencana-rencana itu, kami harapkan tidak ada kendala jika pasien harus dirujuk keluar daerah, sebab cukup dengan menunjukkan kartu JKN bisa langsung dilayani dengan baik, apalagi sekarang sudah ada Aplikasi JKN-Mobile yang dapat diakses melalui telepon genggam," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena Freda Yanne Imbiri mengapresiasi Pemerintah Yalimo yang mendukung program JKN bagi masyarakat di sana.
Freda mengatakan cakupan peserta JKN Yalimo hingga Oktober 2022 baru 79 persen atau 82,265 jiwa dari dari total penduduk Yalimo 104.066 jiwa.
"Program ini juga didukung dengan akurasi data penduduk setelah diajukan oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial sehubungan dengan penambahan kuota peserta PBI APBD," katanya.
Ia memastikan dari koordinasi dengan pemerintah Yalimo, BPJS telah mengajak kepala-kepala kampung didaftarkan sebagai peserta JKN.
Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama di Yalimo adalah tujuh puskesmas dengan jumlah peserta yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 73,303 jiwa, APBD 4.202 jiwa, peserta PPU 4.684 jiwa, peserta PBPU/Mandiri 56 Jiwa dan data BP/Pensiunan 20 jiwa.