Wamena (ANTARA) - Tim Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan mengingatkan 328 pemerintah desa atau kampung mengalokasikan delapan persen dari Dana Desa (DD) yang diterima untuk mengatasi dan mencegah stunting.
Ketua Tim Stunting Jayawijaya, Tinggal Wusono di Wamena, Senin, mengatakan sudah ada kebijakan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua terkait pengalokasian delapan persen DD itu.
"Kami sudah melakukan intervensi dengan menerbitkan instruksi bupati, di mana masing-masing kampung harus mengalokasikan delapan persen dari dana kampungnya untuk penanganan stunting," katanya.
Ia mengatakan pemerintah perlu mengimbau secara terus menerus agar instruksi itu dilaksanakan.
Beberapa tahun terakhir ini, kata Tinggal Wusono, beberapa pemerintah kampung atau desa telah menerjemahkan kebijakan bupati itu. Salah satunya adalah Distrik Yalengga.
Menurut dia, seluruh kampung di sana rutin mengalokasikan separuh dari dana desa yang diterima untuk stunting, bekerja sama dengan pemerintah distrik maupun puskesmas setempat.
"Hanya memang belum seluruh kampung itu bisa mengalokasikan itu secara baik dan tepat sasaran, banyak yang masih belum melakukan itu," katanya.
Tinggal menambahkan bahwa pihaknya sudah menerima banyak masukan positif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam hal pencegahan stunting dan nantinya akan dilakukan agar penanganan ke depan lebih baik lagi.
"Tetapi pada prinsipnya semua distrik dan puskesmas itu tetap melaksanakan bagaimana stunting itu menjadi berkurang," katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparay saat di Wamena, mengatakan dari hasil survei status gizi Indonesia, angka prevalensi di Provinsi Papua masih di atas rata-rata nasional 29,5 persen, sementara rata-rata Nasional 24,4 persen.
"Bapak Presiden ingin pada tahun 2024 angka prevalensi stunting menjadi 14 persen, jadi kalau kita turunkan di waktu yang singkat ini kita harus mencapai kurang lebih 5,5 persen dari angka prevalensi stunting di Provinsi Papua sehingga kita bisa mencapai target yang diharapkan Bapak Presiden," katanya.
Ketua Tim Stunting Jayawijaya, Tinggal Wusono di Wamena, Senin, mengatakan sudah ada kebijakan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua terkait pengalokasian delapan persen DD itu.
"Kami sudah melakukan intervensi dengan menerbitkan instruksi bupati, di mana masing-masing kampung harus mengalokasikan delapan persen dari dana kampungnya untuk penanganan stunting," katanya.
Ia mengatakan pemerintah perlu mengimbau secara terus menerus agar instruksi itu dilaksanakan.
Beberapa tahun terakhir ini, kata Tinggal Wusono, beberapa pemerintah kampung atau desa telah menerjemahkan kebijakan bupati itu. Salah satunya adalah Distrik Yalengga.
Menurut dia, seluruh kampung di sana rutin mengalokasikan separuh dari dana desa yang diterima untuk stunting, bekerja sama dengan pemerintah distrik maupun puskesmas setempat.
"Hanya memang belum seluruh kampung itu bisa mengalokasikan itu secara baik dan tepat sasaran, banyak yang masih belum melakukan itu," katanya.
Tinggal menambahkan bahwa pihaknya sudah menerima banyak masukan positif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam hal pencegahan stunting dan nantinya akan dilakukan agar penanganan ke depan lebih baik lagi.
"Tetapi pada prinsipnya semua distrik dan puskesmas itu tetap melaksanakan bagaimana stunting itu menjadi berkurang," katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparay saat di Wamena, mengatakan dari hasil survei status gizi Indonesia, angka prevalensi di Provinsi Papua masih di atas rata-rata nasional 29,5 persen, sementara rata-rata Nasional 24,4 persen.
"Bapak Presiden ingin pada tahun 2024 angka prevalensi stunting menjadi 14 persen, jadi kalau kita turunkan di waktu yang singkat ini kita harus mencapai kurang lebih 5,5 persen dari angka prevalensi stunting di Provinsi Papua sehingga kita bisa mencapai target yang diharapkan Bapak Presiden," katanya.