Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa dalam rangka penguatan peran badan usaha milik Kampung (Bumkam), Rabu
Kepala BPSDM PMDDTT, Lutfyah Nurlela di Jayapura, Rabu, mengatakan, kerja sama tersebut guna mewujudkan kampung yang mandiri sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2016.
"Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pendampingan penguatan legalitas kelembagaan dan penguatan kapasitas pengurus bumkam," katanya.
Menurut Nurlela, sehingga kerja sama terkait dengan pendampingan itu untuk bagaimana meningkatkan kapasitas pengelola bumkam yang ada di 14 kampung di Kota Jayapura.
"Pada tahap pertama ada tujuh kampung dan sudah dilakukan identifikasi kondisi dan potensi bumkam yang kemudian akan ditindaklanjuti bagaimana mengembangkan bumkam" ujarnya.
Dia menjelaskan perpanjangan tangan BPSDM PMDDTT di Papua yakni Balai Jayapura di mana memiliki penggerak swadaya masyarakat termasuk tenaga pendamping profesional.
"Tugas mereka salah satunya adalah pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan mereka akan bersama bersinergi untuk mengembangkan bumkam mulai dari memastikan dokumen untuk legalitas nya," katanya.
Selain itu, kata dia, diharapkan agar setelah dilakukan pendampingan untuk mengunggah dalam registrasi semua bumkam di Kota Jayapura memiliki badan hukum karena keberadaan bumkam sebagai badan hukum itu membuatnya lebih lebih terbuka untuk melakukan kerja sama.
"Itulah nanti yang akan kita dorong supaya semua bumkam di Kota Jayapura bisa miliki badan hukum tentunya bukan hanya sebatas mendapatkan badan hukum tetapi eksistensi dari badan usaha milik kampung ini harus bisa dikembangkan supaya manfaatnya untuk masyarakat di dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Jayapura Robby Awi mengatakan setelah penandatanganan kerja sama maka ada tujuh kampung di daerah itu yang akan dilakukan pendampingan oleh balai pengembangan sumber daya dan transmigrasi Papua.
"Kami berharap bumkam di Kota Jayapura serius untuk mendapatkan pelatihan terutama legalitas dan kemudian bumkam ini terus didorong bisa terus dilakukan pendampingan oleh fasilitator dari Provinsi Papua karena mereka juga bisa mengetahui potensi yang ada di kampung," katanya.
Kepala BPSDM PMDDTT, Lutfyah Nurlela di Jayapura, Rabu, mengatakan, kerja sama tersebut guna mewujudkan kampung yang mandiri sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2016.
"Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pendampingan penguatan legalitas kelembagaan dan penguatan kapasitas pengurus bumkam," katanya.
Menurut Nurlela, sehingga kerja sama terkait dengan pendampingan itu untuk bagaimana meningkatkan kapasitas pengelola bumkam yang ada di 14 kampung di Kota Jayapura.
"Pada tahap pertama ada tujuh kampung dan sudah dilakukan identifikasi kondisi dan potensi bumkam yang kemudian akan ditindaklanjuti bagaimana mengembangkan bumkam" ujarnya.
Dia menjelaskan perpanjangan tangan BPSDM PMDDTT di Papua yakni Balai Jayapura di mana memiliki penggerak swadaya masyarakat termasuk tenaga pendamping profesional.
"Tugas mereka salah satunya adalah pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan mereka akan bersama bersinergi untuk mengembangkan bumkam mulai dari memastikan dokumen untuk legalitas nya," katanya.
Selain itu, kata dia, diharapkan agar setelah dilakukan pendampingan untuk mengunggah dalam registrasi semua bumkam di Kota Jayapura memiliki badan hukum karena keberadaan bumkam sebagai badan hukum itu membuatnya lebih lebih terbuka untuk melakukan kerja sama.
"Itulah nanti yang akan kita dorong supaya semua bumkam di Kota Jayapura bisa miliki badan hukum tentunya bukan hanya sebatas mendapatkan badan hukum tetapi eksistensi dari badan usaha milik kampung ini harus bisa dikembangkan supaya manfaatnya untuk masyarakat di dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Jayapura Robby Awi mengatakan setelah penandatanganan kerja sama maka ada tujuh kampung di daerah itu yang akan dilakukan pendampingan oleh balai pengembangan sumber daya dan transmigrasi Papua.
"Kami berharap bumkam di Kota Jayapura serius untuk mendapatkan pelatihan terutama legalitas dan kemudian bumkam ini terus didorong bisa terus dilakukan pendampingan oleh fasilitator dari Provinsi Papua karena mereka juga bisa mengetahui potensi yang ada di kampung," katanya.