Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri meminta personel Brimob untuk fokus mengamankan tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Brimob harus mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi potensi ancaman agar tahapan pemilu dapat berjalan baik dan stabilitas kamtibmas tetap terjaga," katanya dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sat Brimob Polda Papua di Jayapura, Selasa.
Menurut Fakhiri, mengamankan pemilu adalah tugas strategis yang penting dan merupakan tanggung jawab negara sebagai penyelenggara pemilu secara nasional.
Meskipun kata dia, lembaga penyelenggara secara teknis adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP namun secara menyeluruh tanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu berjalan aman merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Pemilu tidak akan sukses jika negara tidak aman oleh karena itu pengamanan merupakan hal yang penting dalam proses pemilu," ujarnya.
Dia menjelaskan kesiapan menghadapi tahapan pemilu 2024 membutuhkan persiapan berbagai prosedur termasuk pengamanan dan meredam polarisasi serta hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan kerjasama antara Brimob, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.
"Sehingga kami meminta seluruh perwira, bintara dan tamtama Brimob untuk memahami tugas yang akan dilakukan dengan baik," katanya.
Dia menambahkan selain itu para perwira diharapkan dapat membuat perencanaan yang akurat dalam mengamankan pemilu, mengatasi dan mendeteksi kemungkinan ancaman serta membuat rencana untuk menetralisir ancaman agar tidak meluas.
"Berikan ruang yang aman bagi pemilih, membantu penyelenggara pemilu, netralisasi indikasi yang mengganggu pemilu, dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI meskipun berbeda pendapat,” ujarnya.
"Brimob harus mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi potensi ancaman agar tahapan pemilu dapat berjalan baik dan stabilitas kamtibmas tetap terjaga," katanya dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sat Brimob Polda Papua di Jayapura, Selasa.
Menurut Fakhiri, mengamankan pemilu adalah tugas strategis yang penting dan merupakan tanggung jawab negara sebagai penyelenggara pemilu secara nasional.
Meskipun kata dia, lembaga penyelenggara secara teknis adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP namun secara menyeluruh tanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu berjalan aman merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Pemilu tidak akan sukses jika negara tidak aman oleh karena itu pengamanan merupakan hal yang penting dalam proses pemilu," ujarnya.
Dia menjelaskan kesiapan menghadapi tahapan pemilu 2024 membutuhkan persiapan berbagai prosedur termasuk pengamanan dan meredam polarisasi serta hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan kerjasama antara Brimob, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.
"Sehingga kami meminta seluruh perwira, bintara dan tamtama Brimob untuk memahami tugas yang akan dilakukan dengan baik," katanya.
Dia menambahkan selain itu para perwira diharapkan dapat membuat perencanaan yang akurat dalam mengamankan pemilu, mengatasi dan mendeteksi kemungkinan ancaman serta membuat rencana untuk menetralisir ancaman agar tidak meluas.
"Berikan ruang yang aman bagi pemilih, membantu penyelenggara pemilu, netralisasi indikasi yang mengganggu pemilu, dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI meskipun berbeda pendapat,” ujarnya.