Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meningkatkan kapasitas aparatur kampung guna memahami tugas dan fungsi dalam tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih baik.
Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Jayapura Widhi Hartanti dalam kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Jayapura, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan suatu langkah proaktif dalam mendukung aparat kampung yang berada di kota untuk memahami tugas dan fungsi pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola keuangan aparat kampung lebih baik.
Hartanti mengapresiasi kerja keras dan komitmen aparatur kampung Kota Jayapura sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat memotivasi aparatur untuk terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur kampung.
"Kami mengingatkan kepada aparatur kampung untuk menjaga integritas etika dan komitmen dalam melayani masyarakat sebagai garda terdepan pemerintah dalam upaya bersama mewujudkan kampung yang maju dan sejahtera," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura Makzi Atanay mengatakan pihaknya meminta aparatur kampung proaktif bekerja maksimal sesuai dengan fungsi dan tugas untuk melayani masyarakat.
"Pemerintah kampung adalah satuan pemerintahan yang paling terendah dari prinsip pemerintahan di negara untuk itulah aparatur pemerintah termasuk pemerintah kampung harus siap untuk melayani masyarakat," katanya.
Menurutnya Makzi, kegiatan kapasitas aparatur pemerintah desa se Kota Jayapura dilaksanakan dalam rangka untuk mempersiapkan aparat kampung dapat mengetahui tentang tugas, serta bekerja dengan sebaik mungkin sesuai tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat
"Kami selalu berupaya terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kampung yang akan kami dampingi terkait dengan pengelolaan keuangan karena target normalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) sangat bergantung dari tata kelola keuangan yang baik," ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan itu juga sebagai acuan tentang aspek pengelolaan keuangan agar tertib sesuai dengan standar yang ada sehingga tata kelola keuangan pemerintahan di kampung bisa dilakukan secara transparan.
"Maka melalui media yang berkembang saat ini perlu di manfaatkan supaya setiap pembangunan di kampung termasuk pengelolaan keuangan harus transparan," katanya lagi.
Dia menambahkan hal itu juga berkaitan dengan kewenangan kampung dalam rangka menyusun produk hukum di kampung serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.
Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Jayapura Widhi Hartanti dalam kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Jayapura, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan suatu langkah proaktif dalam mendukung aparat kampung yang berada di kota untuk memahami tugas dan fungsi pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola keuangan aparat kampung lebih baik.
Hartanti mengapresiasi kerja keras dan komitmen aparatur kampung Kota Jayapura sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat memotivasi aparatur untuk terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur kampung.
"Kami mengingatkan kepada aparatur kampung untuk menjaga integritas etika dan komitmen dalam melayani masyarakat sebagai garda terdepan pemerintah dalam upaya bersama mewujudkan kampung yang maju dan sejahtera," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura Makzi Atanay mengatakan pihaknya meminta aparatur kampung proaktif bekerja maksimal sesuai dengan fungsi dan tugas untuk melayani masyarakat.
"Pemerintah kampung adalah satuan pemerintahan yang paling terendah dari prinsip pemerintahan di negara untuk itulah aparatur pemerintah termasuk pemerintah kampung harus siap untuk melayani masyarakat," katanya.
Menurutnya Makzi, kegiatan kapasitas aparatur pemerintah desa se Kota Jayapura dilaksanakan dalam rangka untuk mempersiapkan aparat kampung dapat mengetahui tentang tugas, serta bekerja dengan sebaik mungkin sesuai tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat
"Kami selalu berupaya terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kampung yang akan kami dampingi terkait dengan pengelolaan keuangan karena target normalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) sangat bergantung dari tata kelola keuangan yang baik," ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan itu juga sebagai acuan tentang aspek pengelolaan keuangan agar tertib sesuai dengan standar yang ada sehingga tata kelola keuangan pemerintahan di kampung bisa dilakukan secara transparan.
"Maka melalui media yang berkembang saat ini perlu di manfaatkan supaya setiap pembangunan di kampung termasuk pengelolaan keuangan harus transparan," katanya lagi.
Dia menambahkan hal itu juga berkaitan dengan kewenangan kampung dalam rangka menyusun produk hukum di kampung serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.