Sentani (ANTARA) - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri V Penerbangan Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, mengharapkan pemerintah daerah (pemda) memberi dukungan pendidikan lanjutan ke sektor penerbangan kepada siswa orang asli Papua (OAP).
Kepala SMK Negeri V Waibhu, Kabupaten Jayapura, Papua P Budi Riyanto di Sentani, Senin, mengatakan siswanya lebih diarahkan menjadi mekanik pesawat.
“Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal maintenance atau pemeliharaan kami melakukan kerja sama kepada 10 perusahaan penerbangan di Sentani,” katanya.
Menurut Budi, siswanya selama ini kesulitan masuk dalam industri penerbangan terkait perawatan karena terkendala linsensi.
“Untuk dapat lisensi itu mahal sekali, makanya saya harap ke pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota dan provinsi bisa membantu pendidikan lanjutan untuk memperoleh lisensi,” ujarnya.
Dia menjelaskan tanpa adanya dukungan pemda maka anak-anak ini pasti tidak akan melanjutkan studi di sektor penerbangan karena mahalnya biaya pendidikan walaupun sekadar lisensi.
“Untuk mendapat lisensi harus ikut praktek selama 3.000 jam atau 18 bulan dengan taksiran biaya Rp100 juta,” katanya.
Dia menambahkan siswa SMKN V Penerbangan Waibhu selama ini sangat sedikit yang bisa masuk dalam industri penerbangan di Papua di bidang perawatan.
“Ini yang harus menjadi acuan dan perhatian serius pemda, supaya setiap kelulusan itu minimal disekolahkan ke politeknik penerbangan. Itu otomatis dapat lisensi dan dibiayai ikut diklat sehingga memperoleh lisensi dan bisa digunakan melamar kerja di industri penerbangan,” ujarnya.*
Kepala SMK Negeri V Waibhu, Kabupaten Jayapura, Papua P Budi Riyanto di Sentani, Senin, mengatakan siswanya lebih diarahkan menjadi mekanik pesawat.
“Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal maintenance atau pemeliharaan kami melakukan kerja sama kepada 10 perusahaan penerbangan di Sentani,” katanya.
Menurut Budi, siswanya selama ini kesulitan masuk dalam industri penerbangan terkait perawatan karena terkendala linsensi.
“Untuk dapat lisensi itu mahal sekali, makanya saya harap ke pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota dan provinsi bisa membantu pendidikan lanjutan untuk memperoleh lisensi,” ujarnya.
Dia menjelaskan tanpa adanya dukungan pemda maka anak-anak ini pasti tidak akan melanjutkan studi di sektor penerbangan karena mahalnya biaya pendidikan walaupun sekadar lisensi.
“Untuk mendapat lisensi harus ikut praktek selama 3.000 jam atau 18 bulan dengan taksiran biaya Rp100 juta,” katanya.
Dia menambahkan siswa SMKN V Penerbangan Waibhu selama ini sangat sedikit yang bisa masuk dalam industri penerbangan di Papua di bidang perawatan.
“Ini yang harus menjadi acuan dan perhatian serius pemda, supaya setiap kelulusan itu minimal disekolahkan ke politeknik penerbangan. Itu otomatis dapat lisensi dan dibiayai ikut diklat sehingga memperoleh lisensi dan bisa digunakan melamar kerja di industri penerbangan,” ujarnya.*