Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua terus mendukung kebijakan prioritas kesehatan nasional 2024 dengan memberi pengobatan gratis bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem atau kurang mampu.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang di Sentani, Rabu mengatakan prioritas kesehatan nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Peran kesehatan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem ialah memastikan masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin ekstrem itu bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis,” katanya.
Menurut Sihotang, kebijakan itu diambil untuk masyarakat kategori kemiskinan gratis tidak lagi mengeluarkan biaya untuk pengobatan kesehatan mereka.
“Ini kami lakukan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura, dengan pemerintah daerah membantu melalui penyediaan bantuan iuran kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem,” ujarnya.
Dia menjelaskan JKS untuk memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
“Kami berharap dengan mencapai UHC maka masyarakat Kabupaten Jayapura itu terlindungi pelayanan kesehatannya terutama di 22 puskesmas dan RSUD Yowari,” katanya.
Dia menambahkan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem maka pelayanan kesehatan di 139 kampung dan lima kelurahan dapat terlayani dengan baik.
“Tentu kami harapkan kehadiran kami Pemkab Jayapura dapat memberikan sebuah layanan khususnya kesehatan bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu sehingga pemerataan kesehatan dapat dirasakan semua masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang di Sentani, Rabu mengatakan prioritas kesehatan nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Peran kesehatan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem ialah memastikan masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin ekstrem itu bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis,” katanya.
Menurut Sihotang, kebijakan itu diambil untuk masyarakat kategori kemiskinan gratis tidak lagi mengeluarkan biaya untuk pengobatan kesehatan mereka.
“Ini kami lakukan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura, dengan pemerintah daerah membantu melalui penyediaan bantuan iuran kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem,” ujarnya.
Dia menjelaskan JKS untuk memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
“Kami berharap dengan mencapai UHC maka masyarakat Kabupaten Jayapura itu terlindungi pelayanan kesehatannya terutama di 22 puskesmas dan RSUD Yowari,” katanya.
Dia menambahkan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem maka pelayanan kesehatan di 139 kampung dan lima kelurahan dapat terlayani dengan baik.
“Tentu kami harapkan kehadiran kami Pemkab Jayapura dapat memberikan sebuah layanan khususnya kesehatan bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu sehingga pemerataan kesehatan dapat dirasakan semua masyarakat,” ujarnya.