Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan saling melengkapi data hasil pembangunan di daerah sehingga dapat menyajikan satu data Indonesia yang valid.
"Adanya penyatuan Satu Data Indonesia memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Biak Numfor ZL Mailoa seusai membuka forum diskusi grup BPS dan evaluasi data di Biak, Rabu.
Diakui Mailoa dengan pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.
Mailoa berharap, BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat saling bertukar informasi tentang data hasil pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
Ia mengatakan, satu data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dalam hal ini BPS dan instansi daerah Bappeda.
"Serta satu data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian pembangunan di setiap daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Biak Numfor Samijan berharap, forum diskusi grup BPS bisa meningkatkan koordinasi kerja dengan 21 organisasi perangkat daerah Kabupaten Biak Numfor.
"BPS punya peran penting mengolah data pembangunan di daerah secara profesional dan memiliki keakuratan data yang digunakan dalam berbagai kebutuhan pemerintah," ujar Samijan.
Ia berharap, forum diskusi grup yang diselenggarakan BPS dapat menghasilkan kesamaan persepsi untuk pembuatan data yang diakomodasi dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
"Statistik adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi," katanya
Sedangkan data statistik, lanjut dia,diolah dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi yang berguna mendukung program pengembangan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor," harap Samijan.
Kegiatan Forum Diskusi Grup Kabupaten Biak Numfor dalam angka 2024 dan pembinaan statistik sektoral dibuka oleh Pelaksana tugas Sekda Biak ZL Mailoa.
"Adanya penyatuan Satu Data Indonesia memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Biak Numfor ZL Mailoa seusai membuka forum diskusi grup BPS dan evaluasi data di Biak, Rabu.
Diakui Mailoa dengan pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.
Mailoa berharap, BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat saling bertukar informasi tentang data hasil pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
Ia mengatakan, satu data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dalam hal ini BPS dan instansi daerah Bappeda.
"Serta satu data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian pembangunan di setiap daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Biak Numfor Samijan berharap, forum diskusi grup BPS bisa meningkatkan koordinasi kerja dengan 21 organisasi perangkat daerah Kabupaten Biak Numfor.
"BPS punya peran penting mengolah data pembangunan di daerah secara profesional dan memiliki keakuratan data yang digunakan dalam berbagai kebutuhan pemerintah," ujar Samijan.
Ia berharap, forum diskusi grup yang diselenggarakan BPS dapat menghasilkan kesamaan persepsi untuk pembuatan data yang diakomodasi dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
"Statistik adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi," katanya
Sedangkan data statistik, lanjut dia,diolah dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi yang berguna mendukung program pengembangan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor," harap Samijan.
Kegiatan Forum Diskusi Grup Kabupaten Biak Numfor dalam angka 2024 dan pembinaan statistik sektoral dibuka oleh Pelaksana tugas Sekda Biak ZL Mailoa.