Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, menyebutkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 menghasilkan 313 program/kegiatan.
Dalam pembahasan Musrenbang RKPD 2024 terdapat 1.161 usulan dari tiga bidang, yakni bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik dan prasarana (Fispra).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani, Sabtu mengatakan usulan pemerintah distrik untuk bidang sosial budaya terdapat 184 usulan, di antaranya 60 usulan diterima dan 124 usulan ditolak.
Sementara bidang ekonomi terdapat 316 usulan, di antaranya 220 usulan diterima, sisanya 96 usulan ditolak, sedangkan bidang Fispra berjumlah 661 usulan, di antaranya 33 usulan diterima dan 628 usulan ditolak.
Dia menjelaskan dari 313 usulan program kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dan akan dibagi kepada 54 organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jayapura.
Menurut Parson, Sebesar Rp1,4 triliun itu di dalamnya terdapat belanja operasional, belanja tak terduga, belanja hibah hingga belanja transfer sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
“Kami berharap dengan anggaran Rp1,4 triliun dapat mengcover seluruh program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Musrenbang RKPD,” ujarnya.
Dia mengatakan 313 usulan yang telah diperoleh dalam Musrenbang RKPD 2024 dan disepakati seluruh perangkat daerah benar-benar berkualitas dan merupakan aspirasi masyarakat dari 139 kampung, lima kelurahan dari 19 distrik.
“Kami berharap dengan 313 usulan yang telah disepakati akan membawa dampak positif bagi masyarakat, jangan kita usulkan program dan kegiatan banyak, tetapi tidak mampu diwujudnyatakan. Biar sedikit yang penting bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jayapura untuk 2025, selain melibatkan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura, juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
“Ini sangat baik untuk kita (Pemkab Jayapura) bisa melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan RKPD 2025,” ujarnya.
Dalam pembahasan Musrenbang RKPD 2024 terdapat 1.161 usulan dari tiga bidang, yakni bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik dan prasarana (Fispra).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani, Sabtu mengatakan usulan pemerintah distrik untuk bidang sosial budaya terdapat 184 usulan, di antaranya 60 usulan diterima dan 124 usulan ditolak.
Sementara bidang ekonomi terdapat 316 usulan, di antaranya 220 usulan diterima, sisanya 96 usulan ditolak, sedangkan bidang Fispra berjumlah 661 usulan, di antaranya 33 usulan diterima dan 628 usulan ditolak.
Dia menjelaskan dari 313 usulan program kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dan akan dibagi kepada 54 organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jayapura.
Menurut Parson, Sebesar Rp1,4 triliun itu di dalamnya terdapat belanja operasional, belanja tak terduga, belanja hibah hingga belanja transfer sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
“Kami berharap dengan anggaran Rp1,4 triliun dapat mengcover seluruh program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Musrenbang RKPD,” ujarnya.
Dia mengatakan 313 usulan yang telah diperoleh dalam Musrenbang RKPD 2024 dan disepakati seluruh perangkat daerah benar-benar berkualitas dan merupakan aspirasi masyarakat dari 139 kampung, lima kelurahan dari 19 distrik.
“Kami berharap dengan 313 usulan yang telah disepakati akan membawa dampak positif bagi masyarakat, jangan kita usulkan program dan kegiatan banyak, tetapi tidak mampu diwujudnyatakan. Biar sedikit yang penting bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jayapura untuk 2025, selain melibatkan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura, juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
“Ini sangat baik untuk kita (Pemkab Jayapura) bisa melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan RKPD 2025,” ujarnya.