Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua menyatakan guru kontrak dan pelayanan dasar kesehatan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua 74,02 pada tahun ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan IPM Indonesia pada 2024 di angka 73,99-74,02.
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Sentani, Sabtu, mengatakan IPM Kabupaten Jayapura pada 2023 di angka 73,50 persen.
“Tren positif ini dapat terus dijaga dengan penguatan sektor pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar di 139 kampung,” katanya.
Dia menjelaskan penguatan pendidikan dasar dan layanan kesehatan dasar bagi generasi muda maupun masyarakat di 139 kampung di daerah itu perlu untuk dilaksanakan dalam menjaga IPM Papua.
“362 guru yang telah menandatangani surat keputusan (SK) tahun ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang ketersediaan gurunya minim untuk membantu mencerdaskan anak-anak Papua di sana,” ujarnya.
Pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait dengan layanan dasar yang harus tetap ada di daerah pinggiran atau kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Informasi yang kami peroleh bahwa tenaga pendidikan telah disebar hingga ke kampung-kampung terisolir, begitu pula tenaga kesehatan telah ditempatkan hingga ke puskesmas pembantu (pustu) sehingga masyarakat akan memperoleh layanan dasar dengan baik,” katanya.
Dia menambahkan penguatan terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan dengan pengalokasian menggunakan dana otonomi khusus (otsus) yang tahun ini diperoleh Kabupaten Jayapura Rp210 miliar.
“Di kampung-kampung itu masyarakat dan pelajar kita merupakan orang asli Papua sehingga kalau tidak cukup gunakan APBD maka gunakan dana otsus untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka,” ujarnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan IPM Indonesia pada 2024 di angka 73,99-74,02.
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Sentani, Sabtu, mengatakan IPM Kabupaten Jayapura pada 2023 di angka 73,50 persen.
“Tren positif ini dapat terus dijaga dengan penguatan sektor pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar di 139 kampung,” katanya.
Dia menjelaskan penguatan pendidikan dasar dan layanan kesehatan dasar bagi generasi muda maupun masyarakat di 139 kampung di daerah itu perlu untuk dilaksanakan dalam menjaga IPM Papua.
“362 guru yang telah menandatangani surat keputusan (SK) tahun ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang ketersediaan gurunya minim untuk membantu mencerdaskan anak-anak Papua di sana,” ujarnya.
Pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait dengan layanan dasar yang harus tetap ada di daerah pinggiran atau kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Informasi yang kami peroleh bahwa tenaga pendidikan telah disebar hingga ke kampung-kampung terisolir, begitu pula tenaga kesehatan telah ditempatkan hingga ke puskesmas pembantu (pustu) sehingga masyarakat akan memperoleh layanan dasar dengan baik,” katanya.
Dia menambahkan penguatan terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan dengan pengalokasian menggunakan dana otonomi khusus (otsus) yang tahun ini diperoleh Kabupaten Jayapura Rp210 miliar.
“Di kampung-kampung itu masyarakat dan pelajar kita merupakan orang asli Papua sehingga kalau tidak cukup gunakan APBD maka gunakan dana otsus untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka,” ujarnya.