Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama sembilan kabupaten dan kota di daerah itu berkomitmen mewujudkan percepatan pembangunan yang inklusif di mana hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Penjabat Sekda Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Rabu, mengharapkan program-program pembangunan yang telah disetujui bisa berjalan dengan lancar.
“Meski kondisi fisikal Provinsi Papua mengalami penurunan namun program-program kesejahteraan bagi masyarakat harus terus di jalankan,” katanya.
Ia menjelaskan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kegiatan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan daerah yang benar-benar merespons kebutuhan nyata masyarakat.
“Pada kegiatan ini menghasilkan ada 90 program usulan di mana 40 program tidak direkomendasikan dan 50 program yang direkomendasikan,” ujarnya.
Dia menjelaskan 50 program tersebut selanjutnya menjadi bahan usulan pada musrenbang nasional.
“50 program usulan yang direkomendasikan tersebut semua berfokus pada 'Papua sehat, cerdas, dan produktif',” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Papua Jimmy AY Thesia mengatakan hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua 2026 dan Otonomi Khusus (Otsus) tetap mengacu pada "Papua sehat, cerdas, dan produktif" sehingga pembangunan inklusif dapat berjalan.
“Terutama pada dua sektor ekonomi yang titik beratnya ada di wilayah adat Saereri, yakni Kabupaten Biak, serta ekonomi hijau di Mamberamo Raya dan Keerom,” katanya.
Musrenbang RKPD Papua 2026 dan Otonomi Khusus di tutup Penjabat Sekda Provinsi Papua Suzana Wanggai bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu.
