Timika (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah Johannes Rettob mengajak seluruh elemen masyarakat daerah setempat untuk membangun kolaborasi guna mewujudkan Mimika yang maju dan sejahtera secara berkelanjutan.
Plt Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Kamis, mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan semua pihak yang telah berkontribusi pada pelaksanaan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan APBD 2023.
"Pendapat akhir ini disampaikan untuk evaluasi kinerja pemerintah, tanggapan, masukan dan saran dari fraksi-fraksi merupakan wujud nyata kinerja DPRD Mimika," katanya.
Menurut Rettob, telah disepakati bahwa rancangan peraturan daerah (raperda) APBD dan LKPJ 2023 dapat berperan dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kebutuhan dasar seperti rumah sehat, air bersih, penerangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, membagikan infrastruktur dan membenahi pelayanan publik menjadi prioritas kami," ujarnya.
Dia menjelaskan tidak ada masalah terkait anggaran 2023 yang menyangkut aspirasi masyarakat, untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah.
"Pemerintah fokus pada kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud masyarakat yang sejahtera secara berkesinambungan," katanya lagi.
Dia menambahkan pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD telah disepakati bahwa dokumen LKPJ dan Rancangan peraturan daerah APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Sudah disepakati dokumen LKPJ dan Raperda APBD 2023 menjadi perda, dan mari seluruh masyarakat kita berkolaborasi membangun Mimika yang maju dan sejahtera," ujarnya.
Plt Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Kamis, mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan semua pihak yang telah berkontribusi pada pelaksanaan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan APBD 2023.
"Pendapat akhir ini disampaikan untuk evaluasi kinerja pemerintah, tanggapan, masukan dan saran dari fraksi-fraksi merupakan wujud nyata kinerja DPRD Mimika," katanya.
Menurut Rettob, telah disepakati bahwa rancangan peraturan daerah (raperda) APBD dan LKPJ 2023 dapat berperan dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kebutuhan dasar seperti rumah sehat, air bersih, penerangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, membagikan infrastruktur dan membenahi pelayanan publik menjadi prioritas kami," ujarnya.
Dia menjelaskan tidak ada masalah terkait anggaran 2023 yang menyangkut aspirasi masyarakat, untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah.
"Pemerintah fokus pada kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud masyarakat yang sejahtera secara berkesinambungan," katanya lagi.
Dia menambahkan pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD telah disepakati bahwa dokumen LKPJ dan Rancangan peraturan daerah APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Sudah disepakati dokumen LKPJ dan Raperda APBD 2023 menjadi perda, dan mari seluruh masyarakat kita berkolaborasi membangun Mimika yang maju dan sejahtera," ujarnya.