Jayapura (ANTARA) - Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay mengakui, sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan masuk kategori rawan konflik, termasuk keamanan saat pelaksanaan Pilkada 2024.
Memang benar dari pemetaan yang dilakukan terungkap sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan masuk kategori rawan konflik saat pilkada.
"Apalagi, dari laporan yang diterima masih ada beberapa kabupaten yang belum tuntas dalam perselisihan saat pelaksanaan pemilu pada bulan Februari lalu," kata Theodorus Kossay kepada ANTARA di Jayapura, Jumat.
Theodorus Kossay mengakui, untuk menghindari terjadinya konflik yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan, maka penyelenggara harus melaksanakan tugas dengan independen dan tidak memihak.
Penyelenggara hingga ke tingkat distrik harus independen dan untuk mewujudkannya KPU terus melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis (bintek).
"KPU Papua Pegunungan sendiri juga gencar melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat guna meminimalisir terjadinya konflik saat pilkada berlangsung," kata Theodorus Kossay.
Theo menambahkan, daerah yang belum tuntas saat pemilu bulan Pebruari lalu diantaranya Kabupaten Jayawijaya dan Nduga.
"Penyelenggara pemilu harus kompak untuk menegakkan integritas dan aturan agar pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan damai," kata Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay.
Provinsi Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Jayawijaya,Mamberamo Tengah,Nduga, Tolikara,Lanny Jaya, Yalimo, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.
Memang benar dari pemetaan yang dilakukan terungkap sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan masuk kategori rawan konflik saat pilkada.
"Apalagi, dari laporan yang diterima masih ada beberapa kabupaten yang belum tuntas dalam perselisihan saat pelaksanaan pemilu pada bulan Februari lalu," kata Theodorus Kossay kepada ANTARA di Jayapura, Jumat.
Theodorus Kossay mengakui, untuk menghindari terjadinya konflik yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan, maka penyelenggara harus melaksanakan tugas dengan independen dan tidak memihak.
Penyelenggara hingga ke tingkat distrik harus independen dan untuk mewujudkannya KPU terus melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis (bintek).
"KPU Papua Pegunungan sendiri juga gencar melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat guna meminimalisir terjadinya konflik saat pilkada berlangsung," kata Theodorus Kossay.
Theo menambahkan, daerah yang belum tuntas saat pemilu bulan Pebruari lalu diantaranya Kabupaten Jayawijaya dan Nduga.
"Penyelenggara pemilu harus kompak untuk menegakkan integritas dan aturan agar pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan damai," kata Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay.
Provinsi Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Jayawijaya,Mamberamo Tengah,Nduga, Tolikara,Lanny Jaya, Yalimo, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.