Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memasifkan sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 kepada kelompok masyarakat di daerah itu.
"Sosialisasi pilkada di Tanah Papua dinilai masih kurang sehingga ini bukan menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu tetapi juga pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi publik terkait tantangan dan solusi untuk mewujudkan pilkada damai dan demokratis di Tanah Papua di Jayapura, Kamis.
Menurut Pramono, setiap pemerintah daerah memiliki dinas kominfo sehingga dengan anggaran yang ada pada instansi tersebut bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi kepemiluan bagi seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun di wilayah perbatasan.
"Jadi forum ini dilaksanakan umum bagaimana kami memastikan agar penyelenggaraan pilkada di Tanah Papua berjalan dengan demokratis tetapi juga damai tanpa kekerasan," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam kegiatan yang menghadirkan semua pemangku kepentingan tersebut juga telah mendiskusikan berbagai persoalan teknis yang mungkin memicu persoalan saat pilkada diantaranya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kampanye.
"Sehingga perlu diidentifikasi dan menjadi masukkan bagi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu supaya pilkada di Tanah Papua berjalan dengan baik," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga mendorong pemerintah daerah dan pihak aparat keamanan agar memberikan dukungan semaksimal mungkin dalam pendistribusian logistik.
"Karena ada wilayah di Papua yang sulit dijangkau sehingga ini harus diantisipasi jauh-jauh hari supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian logistik," ujarnya.
"Sosialisasi pilkada di Tanah Papua dinilai masih kurang sehingga ini bukan menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu tetapi juga pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi publik terkait tantangan dan solusi untuk mewujudkan pilkada damai dan demokratis di Tanah Papua di Jayapura, Kamis.
Menurut Pramono, setiap pemerintah daerah memiliki dinas kominfo sehingga dengan anggaran yang ada pada instansi tersebut bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi kepemiluan bagi seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun di wilayah perbatasan.
"Jadi forum ini dilaksanakan umum bagaimana kami memastikan agar penyelenggaraan pilkada di Tanah Papua berjalan dengan demokratis tetapi juga damai tanpa kekerasan," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam kegiatan yang menghadirkan semua pemangku kepentingan tersebut juga telah mendiskusikan berbagai persoalan teknis yang mungkin memicu persoalan saat pilkada diantaranya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kampanye.
"Sehingga perlu diidentifikasi dan menjadi masukkan bagi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu supaya pilkada di Tanah Papua berjalan dengan baik," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga mendorong pemerintah daerah dan pihak aparat keamanan agar memberikan dukungan semaksimal mungkin dalam pendistribusian logistik.
"Karena ada wilayah di Papua yang sulit dijangkau sehingga ini harus diantisipasi jauh-jauh hari supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian logistik," ujarnya.