Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI fokus melakukan pemantauan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Tanah Papua.
"Papua menjadi salah wilayah yang menjadi fokus pemantauan Komnas HAM RI karena konflik yang sering terjadi saat pilkada memang sangat tinggi," kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi di Jayapura, Jumat,
Menurut Pramono, Komnas HAM RI juga telah membentuk tim yang akan bekerja memantau penyelenggaraan pemilihan umum 2024 pada titik-titik yang menjadi fokus.
"Untuk itu kami meminta supaya pihak aparat keamanan di Papua dapat mempersiapkan pengamanan sebaik-baiknya dengan memetakan tempat pemungutan suara (tps) yang dianggap rawan," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu juga diharapkan aparat keamanan dapat mendukung pendistribusian logistik pilkada baik saat pengiriman ke setiap tps maupun sesudah pencoblosan.
"Ini untuk menghindari masalah seperti pembakaran kotak suara sehingga perlu dukungan aparat keamanan," katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga berharap supaya dalam penegakan hukum oleh aparat keamanan harus adil baik pelanggaran pemilu melalui sentra Gakkumdu tetapi juga dalam penegakan hukum pada tahapan kampanye.
"Dan yang terpenting ialah aparat keamanan harus netral dan tidak menjadi alat mobilisasi kemenangan bagi pasangan calon tertentu," ujarnya.
"Papua menjadi salah wilayah yang menjadi fokus pemantauan Komnas HAM RI karena konflik yang sering terjadi saat pilkada memang sangat tinggi," kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi di Jayapura, Jumat,
Menurut Pramono, Komnas HAM RI juga telah membentuk tim yang akan bekerja memantau penyelenggaraan pemilihan umum 2024 pada titik-titik yang menjadi fokus.
"Untuk itu kami meminta supaya pihak aparat keamanan di Papua dapat mempersiapkan pengamanan sebaik-baiknya dengan memetakan tempat pemungutan suara (tps) yang dianggap rawan," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu juga diharapkan aparat keamanan dapat mendukung pendistribusian logistik pilkada baik saat pengiriman ke setiap tps maupun sesudah pencoblosan.
"Ini untuk menghindari masalah seperti pembakaran kotak suara sehingga perlu dukungan aparat keamanan," katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga berharap supaya dalam penegakan hukum oleh aparat keamanan harus adil baik pelanggaran pemilu melalui sentra Gakkumdu tetapi juga dalam penegakan hukum pada tahapan kampanye.
"Dan yang terpenting ialah aparat keamanan harus netral dan tidak menjadi alat mobilisasi kemenangan bagi pasangan calon tertentu," ujarnya.