Biak (ANTARA) - Akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura, Prof Nomensen Mambraku, menyebut pelaksanaan kembali Ujian Nasional (UN) bagi siswa kelas IX SMP dan kelas XII SMA/SMK merupakan tes terakhir untuk menguji kemampuan dalam memahami ilmu yang diajarkan di sekolah.
"UN ditiadakan di sekolah selama penerapan Kurikulum Merdeka Belajar sehingga penilaian akhir untuk prestasi dan kemampuan siswa tak lagi lewat Ujian Nasional," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Papua itu di Biak, Rabu, menanggapi wacana kembali digelarnya UN.
Ia mengaku selain untuk menguji kemampuan siswa, UN juga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan nasionalisme dan keindonesiaan siswa.
Prestasi dan keberhasilan siswa dalam pendidikan harus lewat penilaian akhir, supaya bisa mengukur kemampuan anak dalam memahami mata pelajaran yang diujikan di UN.
Disinggung ketika UN digelar lagi akan menambah beban anggaran pemerintah, menurut Nomensen, hal ini tidak masalah.
Dia menilai anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan UN sebagai sesuatu yang wajar karena bagian dari proses pembelajaran sekolah.
UN digelar lagi, maka konsekuensinya harus menyiapkan biaya untuk cetak soal ujian dan kelengkapan ujian.
"Ya adanya biaya tambahan yang keluar saat UN berlangsung hal demikian wajar-wajar saja, karena itulah bagian dari proses pendidikan di Indonesia," ujarnya.
"UN ditiadakan di sekolah selama penerapan Kurikulum Merdeka Belajar sehingga penilaian akhir untuk prestasi dan kemampuan siswa tak lagi lewat Ujian Nasional," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Papua itu di Biak, Rabu, menanggapi wacana kembali digelarnya UN.
Ia mengaku selain untuk menguji kemampuan siswa, UN juga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan nasionalisme dan keindonesiaan siswa.
Prestasi dan keberhasilan siswa dalam pendidikan harus lewat penilaian akhir, supaya bisa mengukur kemampuan anak dalam memahami mata pelajaran yang diujikan di UN.
Disinggung ketika UN digelar lagi akan menambah beban anggaran pemerintah, menurut Nomensen, hal ini tidak masalah.
Dia menilai anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan UN sebagai sesuatu yang wajar karena bagian dari proses pembelajaran sekolah.
UN digelar lagi, maka konsekuensinya harus menyiapkan biaya untuk cetak soal ujian dan kelengkapan ujian.
"Ya adanya biaya tambahan yang keluar saat UN berlangsung hal demikian wajar-wajar saja, karena itulah bagian dari proses pendidikan di Indonesia," ujarnya.