Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem tahun ini dengan menjalankan program strategis yakni pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan modal usaha.
Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan berdasarkan data periode 2023-2024 tercatat adanya penurunan kasus kemiskinan ekstrem yang signifikan di beberapa kabupaten.
"Di Kabupaten Dogiyai turun dari 49.362 menjadi 25.144 kasus, Kabupaten Puncak Jaya dari 46.172 menjadi 25.396 kasus, dan Kabupaten Nabire dari 43.576 menjadi 16.735 kasus,” katanya.
Menurut Ukkas, Kemenko PMK RI telah mengeluarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3PE) periode 2023-2024. Data Kemenko PMK RI yang diolah Bapperida yakni Kabupaten Nabire jumlah kasusnya 16.735, Kabupaten Puncak Jaya 25.396, Kabupaten Paniai 7.050, Kabupaten Mimika 11.034, Kabupaten Puncak 31.904, Kabupaten Dogiyai 25.144, Kabupaten Intan Jaya 4.416, dan Kabupaten Deiyai 8.104, kasus.
Dia menjelaskan kemiskinan ekstrem menjadi adalah salah satu tantangan serius yang harus dihadapi bersama, oleh sebab itu perlu ada langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menghapuskannya.
"Sehingga pada periode 2023-2024 kami telah mengalokasikan anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yakni sebesar Rp321,6 miliar," katanya.
Dia menambahkan, adapun kunci keberhasilan yang akan diraih ini adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sehingga perlu bersatu dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis.
“Dalam momentum ini kami mengharapkan adanya evaluasi kebijakan yang telah berjalan, menyusun rencana kerja yang strategis dan inovatif dan memastikan implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin ekstrem,” ujarnya.