Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kerja sama untuk kendalikan, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan khusus penugasan.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai dalam siaran pers di Jayapura, Selasa, mengatakan perjanjian kerja sama ini menjadi sebuah momentum yang penting bagi di dalam perjalanan fondasi mempercepat pembangunan.
“Kerja sama ini harus dilakukan agar penyaluran BBM bisa lebih maksimal apalagi usai Provinsi Papua Pegunungan baru dua tahun,” katanya.
Menurut Velix, Papua Pegunungan merupakan daerah landlocked atau daerah yang tidak mempunyai laut oleh karena itu melalui kerja sama ini merupakan hal yang sangat strategis dalam mendukung s pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, system logistik.
“Bahan bakar merupakan tumpuan bagi kami dalam menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kerja sama seperti ini memang pentingnya dilakukan agar memastikan penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) tepat sasaran.
“Kerja sama ini merupakan salah satu amanah dalam Peraturan Presiden 191 tahun 2014 bahwa dalam melakukan pengawasan BPH Migas dapat bekerja sama Kementerian/ lembaga terkait ataupun dengan Pemda,” katanya.
Sekadar diketahui, sebelumnya Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati telah melakukan kerja sama yang bertempat di Kantor BPH Migas, Senin (2/12).
Sekadar diketahui, sebelumnya Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati telah melakukan kerja sama yang bertempat di Kantor BPH Migas, Senin (2/12).