Jayapura (ANTARA) - Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua bersama Deputi Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) membahas percepatan pembangunan di Papua secara berkelanjutan.
"Kementerian PPN/Bappenas telah mengundang kami untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua," kata Ketua KEPP Otsus Papua Velix Wanggai dalam keterangan yang diterima Antara di Jayapura, Selasa.
Menurut Wanggai, momentum tersebut menjadi waktu strategis untuk menyatukan berbagai arah kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Kami dan Bappenas telah menyepakati pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus upaya percepatan pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar pembangunan di Tanah Papua ke depan bukan hanya soal percepatan, tetapi juga memastikan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat setempat.
"Kami berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan," katanya lagi.
Sementara itu, anggota Komite Eksekutif Papua Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mengatakan persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Papua adalah kemiskinan ekstrem yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.
Dia menjelaskan dalam pertemuan bersama Kementerian PPN/Bappenas tersebut membahas berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan pembangunan Papua berjalan lambat dan belum menghasilkan peningkatan kesejahteraan signifikan, termasuk rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming (curah gagasan) mengenai akar persoalan Papua. Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan," katanya.
Dia menambahkan kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama karena menjadi pemicu berbagai persoalan lain mulai dari masalah sosial hingga gangguan keamanan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komite Eksekutif Papua dan Bappenas bahas percepatan pembangunan