Timika (Antara Papua) - PT PLN (Persero) merelokasi proyek PLTU berkapasitas 4x7 mega watt dari Timika ke Jayapura lantaran Pemkab Mimika dinilai tidak serius mendukung realisasi proyek tersebut.
Manajer PLN Rayon Timika Harlin Panggabean mengatakan di Timika, Rabu, sedianya PLN akan membangun proyek PLTU di Timika dengan lokasi di Kampung Mware, Distrik Mimika Timur.
Kendala utama untuk merealisasikan program tersebut yaitu belum terbitnya surat keputusan Bupati Mimika Eltinus Omaleng tentang penetapan lokasi proyek PLTU. Padahal warga pemilik lahan sudah membuat surat pernyataan sikap bersedia menerima pembangunan proyek PLTU pada lahan milik mereka seluas sekitar 28 hektare.
Tidak itu saja, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Mimika ngotot meminta PLN melakukan studi Amdal sebelum proyek tersebut mulai dikerjakan.
"Terlalu susah, terlalu banyak tetek bengeknya. Yang paling susah itu untuk mendapatkan izin Amdal dari BLH. Karena terlalu banyak macam-macamnya, General Manajer UIP (Unit Induk Pembangunan) memutuskan untuk membatalkan pembangunan PLTU di Timika dan dipindahkan ke Jayapura yang sudah siap lokasinya," jelas Harlin.
Ia mengatakan PLN dituntut secepatnya untuk merealisasikan pembangunan PLTU di Timika. Pasalnya, proyek tersebut sudah sekian lama tertunda sejak direncanakan pada sekitar 2008. Pada 2013, PLN sempat menandatangani kontrak kerja dengan PT Rekadaya Elektrikal untuk membangun PLTU Timika di Kampung Ayuka (Pet 11).
Namun lagi-lagi rencana pembangunan PLTU Timika di Ayuka tersebut gagal total lantaran lokasi bekas pelabuhan bahan peledak PT Freeport Indonesia yang sudah dihibahkan ke Pemkab Mimika itu tidak layak karena berawa dan berlumpur.
Menyikapi masalah itu, PLN kemudian mencari lokasi baru untuk membangun PLTU Timika. Lokasi baru yang dipilih yaitu di Kampung Mware, Distrik Mimika Timur. Meski sudah mendapat persetujuan dari warga pemilik lahan hak ulayat, namun proses pembangunan PLTU Timika kembali tersendat lantaran adanya tuntutan untuk melakukan studi Amdal dan lainnya.
"Daripada kami menunggu terlalu lama dalam kondisi ketidakpastian, sementara kami juga terus mengeluarkan biaya sewa gudang di Surabaya untuk menyimpan barang-barang berat seperti boiler, generator dan peralatan PLTU lainnya, maka diputuskan untuk segera dipindahkan ke Jayapura," ujar Harlin.
Ia menegaskan relokasi PLTU dari Timika ke Jayapura tersebut bukan karena kemauan PLN, tetapi karena tidak adanya dukungan riil dari Pemkab Mimika. Padahal anggaran pembangunan PLTU Timika yang diproyeksi mencapai lebih dari Rp1 triliun tersebut bersumber dari anggaran PLN sendiri, bukan dari APBN.
"PLN punya niat baik untuk membangun daerah ini dalam bidang kelistrikan, apalagi tahun 2020 ada kegiatan PON di Papua termasuk Timika. Tapi karena Pemda Mimika tidak mendukung, yah sudah. Bukan salah kami," ujar Harlin.
Ia menambahkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sangat mendukung pembangunan PLTU di Timika. Namun dukungan Bupati Omaleng tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para bawahannya.
"Pak Bupati sangat mendukung dan memerintahkan jajarannya untuk membantu. Tapi ternyata bawahannya terkesan mempersulit, banyak tetek bengeknya," ujar Harlin.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Timika, Februari lalu, Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung menyatakan mendukung penuh program ketersediaan energi listrik di Papua.
Sesuai rencana PLN, katanya, pada 2016 akan segera beroperasi PLTU di Jayapura dengan kapasitas 60 megawatt. Sedangkan di Merauke akan dibangun PLTU berkapasitas 20 megawatt.
"Di beberapa tempat lain di Papua termasuk Timika juga akan segera dibangun PLTU. Ada yang sudah bisa beroperasi pada 2016, tapi ada juga yang sampai sekarang belum dimulai karena masalah pembebasan tanah. Makanya kita minta pemda untuk membantu memproses pembebasan tanah untuk lokasi PLTU supaya tidak ada kendala," pinta politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu. (*)
