Pemprov Papua minta SKPD hindari tumpang tindih kegiatan

Selasa, 8 Desember 2015 19:27 WIB

"Evaluasi dan pengendalian secara benar ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelenggaraan," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua Naftali Yogi.

Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2015.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua Naftali Yogi, di Jayapura, Selasa, mengatakan selain menghindari tumpang tindih, SKPD harus mensinkronkan program antarinstansi lain dan melakukan evaluasi dan pengendalian secara benar.

"Evaluasi dan pengendalian secara benar ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelenggaraan," katanya.

Naftali menjelaskan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, SKPD diminta juga melaksanakan monitoring intern serta pengendalian lapangan terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga.

"Selain itu juga diminta pengelola kegiatan membuat laporan sesuai ketentuan dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan," ujarnya.

Dia menuturkan perumusan dan perencanaan program kegiatan yang lebih strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua harus lebih diperhatikan.

"Peningkatan kesejahteraan rakyat ini dilakukan dengan peningkatan peran dan fungsi di instansi masing-masing," katanya lagi.

Ditambahkannya, pembangunan kesejahteraan rakyat yang mengarah pada upaya pemberdayaan, pemulihan, pengembangan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama. (*)