Biak (Antara Papua) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi kerja dengan Komnas Perempuan dan Anak untuk mendata perempuan korban kekerasan di wilayah bekas daerah operasi militer (Dom) tahun 1970-an di wilayah distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor.
"Hingga kini kami belum memperoleh data pasti berapa jumlah perempuan korban kekerasan eks wilayah yang pernah dijadikan DOM," ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menjawab Antara di Biak, Kamis.
Menteri PPPA yohana Yembise menyatakan karena belum ada data pasti maka pihak kementerian PPPA belum dapat melakukan program pemberian bantuan peralatan ketrampilan khusus perempuan korban eks wilayah DOM di wilayah Provinsi Papua.
Menteri Yohana mengatakan, kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam upaya melakukan penyaluran bantuan untuk perempuan korban kekerasan di masa lalu karena daerah tempat pelaksanaan operasi militer.
"Hingga kini Kementerian PPPA belum membuat program atau menyediakan bantuan khusus untuk perempuan korban kekerasan eks DOM di Kabupaten Biak Numfor," ungkap Mengteri Yohana Yembise.
Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menurut Yohana Yembise, ia akan bekerjasama dengan Komnas perempuan dan anak untuk mencari data-data korban kekerasan perempuan eks daerah operasi militer.
Salah satu perempuan korban kekerasan eks DOM distrik Biak Barat, Martha berharap, setiap program dikucurkan pemkab di berbagai kampung dan distrik belum menyentuh para perempuan korban kekerasan DOM era 1970-an.
"Kami sebaga warga asli Papua punya hak untuk menerima setiap program pemkab, karena itu saya minta instansi terkait untuk memperhatkan bantuan khusus perempuan korban kekerasan di masa DOM," ujar Martha.
Berdasarkan data jumlah perempuan korban kekerasan eks DDM di wilayah distrik Biak Barat dan distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor mencapai seratusan orang dengan kondisi kehidupan ekonomi yang miskin. (*)
