Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (1/3), mulai dari PPKM tingkat 4 bertambah menjadi tujuh daerah di Inmendagri terbaru, hingga Presiden Jokowi sebut tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasi.
Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
1. PPKM tingkat 4 bertambah menjadi tujuh daerah di Inmendagri terbaru
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk tingkat 4 pada Instruksi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang terbaru bertambah dari empat daerah menjadi tujuh daerah.
"Dalam Inmendagri Nomor 13/2022 untuk Jawa-Bali terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4, yaitu Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun," kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (1/3).
Selengkapnya baca di sini.
2. Presiden tegaskan transformasi ekonomi tidak lagi ekspor barang mentah
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa transformasi ekonomi dimulai dari hilirisasi industri yang tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah, melainkan pada ekspor barang setengah jadi atau barang jadi.
"Sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan mentah, sampai sekarang juga mentah. Itu harus kita stop, stop, stop. Kita tidak dapat apa-apa," tegas Presiden saat menghadiri Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Selengkapnya baca di sini.
3. Panglima TNI Andika Perkasa terpapar COVID-19
Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, terpapar Covid-19 sehingga tidak dapat menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022.
"Yang saya hormati panglima TNI, yang pagi hari ini diwakili oleh kepala Staf Angkatan Laut karena beliau baru terkena Covid-19," kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3).
Selengkapnya baca di sini.
4. Jokowi: Delapan dari sembilan fraksi DPR setuju pemindahan IKN
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.
"Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," kata Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Selengkapnya baca di sini.
5. Jokowi: Tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasi
Presiden Joko Widodo menegaskan anggota TNI dan Kepolisian Indonesia tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh tidak boleh," kata dia, di acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Selengkapnya baca di sini.
Berita Terkait
Kemarin, Hari Buruh hingga program BUMN harus sentuh kebutuhan masyarakat
Minggu, 2 Mei 2021 5:13
Bawaslu limpahkan kasus politik uang caleg parpol pemilu ke Gakkumdu
Rabu, 17 April 2024 19:02
Pemkab Jayapura-MRP bahas proteksi hak politik OAP
Sabtu, 17 Februari 2024 12:04
Wabup minta warga Biak Numfor hindari politik uang Pemilu 2024
Kamis, 8 Februari 2024 13:31
Sekda Jayapura-Papua: ASN tak boleh terlibat politik praktis
Selasa, 30 Januari 2024 10:55
Kemenag Papua minta rumah ibadah harus bersih kampanye politik
Senin, 8 Januari 2024 22:42
PJ Wali Kota Jayapura ingatkan ASN tak terlibat politik praktis
Senin, 8 Januari 2024 12:45
Pemkab Mimika ajak masyarakat menjaga keamanan pada tahun politik
Jumat, 5 Januari 2024 19:17