Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua menyambut baik pembangunan lumbung sosial di 10 kabupaten di "Bumi Cenderawasih" --sebutan untuk Papua-- itu.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, Kamis (8/9), mengatakan pembangunan lumbung sosial itu perlu dilakukan sehingga jika ada kejadian dapat langsung tertangani dengan baik.
"Menurut kami perlu ada lumbung sosial tersebut dan hal tersebut sudah masuk dalam program Kementerian Sosial, " katanya.
Menurut Ribka, lumbung sosial itu gebrakan yang baik apalagi untuk Papua, khususnya daerah yang rawan bencana.
"Untuk itu kami berharap dapat terlaksana sehingga dapat membantu bagi daerah yang sering terkena bencana alam, " ujarnya.
Dia menjelaskan terkait dengan 10 kabupaten yang menjadi tempat pembangunan lumbung sosial, sebaiknya di daerah konflik sosial, seperti Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Paniai, Puncak, dan Jayawijaya sebagai daerah transit.
"Untuk itu ke depan di butuhkan kerja sama semua instansi seperti pertanian dan instansi terkait lainnya," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial akan mendirikan lumbung sosial di kabupaten lainnya di Papua.
“Saya akan siapkan lumbung sosial di Jayapura. Nanti akan disiapkan lokasinya oleh Pak Wali Kota. Bisa juga digunakan balai diklat (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial/BBPPKS) Jayapura,” kata Mensos Tri Rismaharini saat mengunjungi Posko Induk Tagana di Jayapura Kamis (13/1).
