Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah program dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga di Papua.
"Tahun ini KPK juga turut andil dalam penertiban aset PLN dalam mewujudkan program 'Papua Terang' dengan berkoordinasi tiga instansi terkait. yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PT PLN Persero, dan Pemprov Papua dan Papua Barat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan program "Papua Terang" dilaksanakan mengaliri listrik sebanyak 433 kampung di Papua dan Papua Barat sesuai dengan data desa Permendagri Nomor 72 Tahun 2019.
Layanan "Papua Terang" dilaksanakan melalui berbagai skema sesuai dengan kondisi daerah yang dialiri listrik di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) "hybrid".
Dalam memajukan pariwisata Papua KPK juga hadir melalui kegiatan koordinasi dan supervisi melakukan mitigasi risiko korupsi pengelolaan dana pariwisata sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi warga Papua.
KPK menyebut sejumlah intervensi telah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2020 serta supervisi dana hibah pariwisata.
Dua agenda utama tim koordinasi dan supervisi KPK sektor pariwisata, yaitu pertama, perbaikan tata kelola dana hibah, pinjaman daerah, dana alokasi khusus (DAK) dan skema lainnya berkaitan transfer dana ke daerah.
Kedua, monitoring pelaksanaan program pemerintah berupa bantuan pelaku usaha serta membentuk penyuluh antikorupsi Papua.
KPK juga hadir memberikan edukasi dan pemahaman pelaku usaha di Papua untuk menerapkan prinsip bisnis jujur dan berintegritas.
"Melalui upaya pencegahan yang dilakukan KPK, diharapkan Bumi Papua dapat menampakkan wajah aslinya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya," kata Ali.
Program lain dilakukan KPK adalah desa antikorupsi dengan memberikan pendampingan desa antikorupsi untuk pengelolaan desa yang bersih, akuntabel, dan transparan serta melibatkan seluruh masyarakat desa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK beberkan sejumlah program demi kesejahteraan masyarakat di Papua
Berita Terkait
KPK melakukan pengawasan 10 program strategis Pemkot Jayapura
Sabtu, 13 Juli 2024 0:18
Pemprov Papua bahas pengalihan aset bersama tiga DOB
Kamis, 11 Juli 2024 19:03
Pemkab: 63 pejabat Biak Numfor belum serahkan LHKPN ke KPK
Minggu, 2 Juni 2024 12:41
KPK minta penjabat Pemkab Biak Numfor patuhi penyampaian LHKPN
Selasa, 21 Mei 2024 19:02
Pemprov Papua ingatkan dewan kembalikan kendaraan jelang akhir masa jabatan
Senin, 20 Mei 2024 18:04
KPK: Sisa 150 mobil dinas dikuasai mantan pejabat Pemprov Papua
Senin, 20 Mei 2024 18:02
KPK temukan dua perusahaan di Papua tunggak pajak kendaraan Rp1 miliar
Minggu, 19 Mei 2024 18:49
KPK serahkan 90 unit mobil dinas kepada Pemprov Papua
Rabu, 15 Mei 2024 19:53