Pengamat ekonomi Uncen dorong Pemprov Papua manfaatkan hasil KTT ASEAN

Jayapura (ANTARA) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Cenderawasih Ferdinan Risamasu mendorong pemerintah agar menindaklanjuti atau memanfaatkan hasil dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, sehingga masyarakat Bumi Cenderawasih dapat merasakan dampaknya.

Ferdinan mengatakan, hasil dari KTT ASEAN ada tiga, salah satunya penguatan ekonomi di mana Pemerintah Provinsi Papua memiliki peluang untuk memperbaiki perekonomian pasca pandemi COVID-19.

“Pemprov Papua memiliki peluang namun bagaimana kesiapan daerahnya itu yang masih menjadi tugas pemerintah di sembilan kabupaten kota,” kata Ferdinan di Jayapura, Papua, Selasa.

Menurut Ferdinan, Papua kaya akan hasil alam, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan beberapa sektor lainnya. Namun, ia menilai bahwa perlu adanya pembinaan lebih lanjut agar produksinya dapat berjalan secara berkesinambungan.

“Jika hasil-hasil tersebut bisa berkesinambungan, maka ini investor dari negara-negara ASEAN pasti akan tertarik,” ujarnya.

Dia menjelaskan para investor asing khususnya dari negara ASEAN menginginkan keberlanjutan dari hasil-hasil yang ada di Papua, namun produksi yang dihasilkan pelaku usaha masih terbatas, di mana hal tersebut dapat dijadikan catatan bersama.

“Misalnya di sektor perikanan, Papua sudah melakukannya ekspor namun bagaimana bisa tetap terjaga hasil tangkapnya agar tidak terputus, ini menjadi tugas bersama,” ujar Ferdinan.

Diketahui, hasil pertemuan KKT ke-42 ASEAN selama di Labuan Bajo yakni pertama, memberi perlindungan bagi pekerja migran dan menindak tegas pelaku kejahatan perdagangan manusia.

Kedua, menegaskan tidak menoleransi pencederaan terhadap nilai kemanusiaan terkait konflik Myanmar serta mendorong kesatuan ASEAN agar tidak mudah dipecah bela.

Terakhir, menguatkan kerja sama ekonomi diantaranya membangun ekosistem mobil listrik, memperkuat implementasi mata uang lokal serta meningkatkan konektivitas pembayaran digital antar negara.