Pengamat Politik Papua dari Universitas Cenderawasih memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Jokowi yang telah membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang diharapkan tim tersebut bersifat independen.
Pengamat Politik Papua dari UNCEN Diego Romario de Fretes kepada Antara di Jayapura, Minggu, mengatakan dalam menyelesaikan pelanggaran penyelesaian HAM berat harus di awali dari rekomendasi tanpa intervensi.
"Bagi saya, tim ini punya harapan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, namun tidak menaruh ekspektasi tinggi karena melihat komposisi tim yang diketuai unsur TNI," katanya.
Menurut Diego, pihaknya berharap jangan sampai tim baru dibentuk akan bernasib sama dengan yang sebelumnya sehingga di khawatirkan masyarakat nantinya meragukan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM dari tim ini di kemudian hari.
"Untuk itu tim yang baru di bentuk harus bisa menjamin bahwa mereka bebas nilai dan terhindar dari conflict of interest dengan begitu bisa bersifat independen," ujarnya.
Dia menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua mungkin jadi yang terburuk, di mana kejadian pelanggaran HAM yang terus berulang menambah daftar di masa lampau.
"Solusi memang perlu dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang mengedepankan dialog antara masyarakat Papua dan Jakarta," katanya lagi.
"Solusi memang perlu dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang mengedepankan dialog antara masyarakat Papua dan Jakarta," katanya lagi.
Dia menambahkan komposisi unsur independen di dalam tim harus seimbang, jika perlu lebih banyak, sehingga hasil rekomendasinya bisa diterima oleh masyarakat dengan begitu lebih maksimal.
