Pemkab Jayapura: Asosiasi Wartawan Papua wajib mengawal otsus

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mengharapkan Asosiasi Wartawan Papua (AWP) wajib mengawal pembangunan di daerah itu melalui dana otonomi khusus (Otsus).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon dalam kegiatan peluncuran Asosiasi Wartawan Papua di Jayapura, Sabtu, mengatakan sebagai jurnalis harus bisa menjadi mata dan telinga bagi masyarakat.

"Untuk itu setiap aktivitas yang dilakukan baik di pemerintahan dan organisasi, wartawan di Papua harus bisa menyampaikan melalui pemberitaan secara baik bagi seluruh warga," katanya.

Menurut Griapon, Asosiasi Wartawan Papua yang saat ini diluncurkan diharapkan untuk terus mengedukasi yang baik kepada masyarakat dan juga bisa memberikan informasi yang benar terkait pembangunan.

"Apakah pembangunan melalui dana otsus berhasil atau belum dirasakan warga itu perlu dimuat dalam berita," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Wartawan Papua Elisa Sekenyap mengatakan organisasi jurnalis asli Papua ini baru pertama kali dibentuk dan saat ini diluncurkan setelah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHA-0000.115.AH.01.07 Tahun 2023.

"Organisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan dan profesionalisme serta etika jurnalis Papua," katanya.

Dia menambahkan pihaknya juga akan mendukung upaya pemberdayaan jurnalis sehingga wartawan asli Papua terus tergerak dan maju serta berkontribusi dalam penyebar informasi.

"Selain itu juga demi kemajuan bangsa dan juga mempersatukan wartawan asli Papua dalam suatu wadah pengaderan dan penelitian juga membangun kemitraan," ujarnya.

Pihaknya berharap agar ke depan ada dukungan dari pemerintah daerah setempat dan lembaga serta pemangku kepentingan dalam pengembangan kapasitas wartawan Papua.