Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) memastikan pembangunan kawasan induk pusat pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep saat dihubungi di Wamena, Sabtu, mengatakan pembangunan tiga gedung utama, yakni kantor gubernur, kantor DPR Papua Pegunungan dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan menggunakan APBN.
“Kami sementara sedang melobi ke pemerintah pusat supaya kucuran anggaran tersebut bisa segera dialokasikan, sehingga pembangunan bisa berjalan,” katanya.
Menurut Penjabat Sekda, dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat belum diketahui apakah kucuran anggaran akan dialokasikan tahun ini atau 2026.
“Kami sedang lobi ke pusat, apakah anggaran diturunkan tahun ini atau tahun depan, masih belum pasti. Tetapi, upaya untuk segera mendorong KIPP ini sedang dilakukan,” ujarnya.
Dia menjelaskan sementara anggaran yang digunakan untuk pembangunan awal seperti pemetaan lokasi itu menggunakan dana APBD.
“Tugas kami memang pemetaan lokasi atau tanah dan pembangunan pagar, dan itu sedang berlangsung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan Tunggul W Panggabean menyebut anggaran yang digunakan untuk pemetaan lokasi tanah hingga pembangunan awal menggunakan APBD sebesar Rp80 miliar.
“Kami anggarkan sekitar Rp80 miliar untuk kegiatan pemetaan tanah di lokasi KIPP Papua Pegunungan di kebun Biologi LIPI Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov pastikan pembangunan KIPP Papua Pegunungan gunakan APBN
