BKPSDM Jayapura sebut 773 peserta formasi 2021 lulus prajabatan

Jumat, 18 Juli 2025 17:16 WIB

Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku melepaskan tanda peserta prajabatan sebagai berakhirnya masa pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS dan PPPK formasi 2021, di Sentani, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Agustina Estevani Janggo

Prajabatan ini mengubah status mereka

Sentani (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menyebutkan sebanyak 773 peserta prajabatan formasi 2021 dinyatakan seluruhnya lulus, setelah menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan selama sepekan, 10-17 Juli 2025

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Erni Kalem di Sentani, Jumat, mengatakan jumlah itu terdiri atas 416 calon pegawai negeri sipil (CPNS) murni dan 257 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Jayapura Bapak Yunus Wonda dan Wakil Bupati Bapak Haris Yocku atas dukungannya dalam menyukseskan prajabatan ini khususnya formasi 2021," katanya.

Menurut Erni, mayoritas peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan terdapat 18 orang yang tidak hadir karena berbagai alasan, seperti sakit, meninggal dunia, maupun tanpa keterangan jelas.

"Bagi mereka yang tidak hadir, akan dijadwalkan ulang mengikuti prajabatan pada tahun depan jika masih memungkinkan secara administrasi. Untuk yang meninggal dunia, memang beberapa sudah menunggu lama karena kondisi kesehatan kurang baik sejak 2021," ujarnya.

Dia menjelaskan percepatan pelaksanaan prajabatan ini dilakukan agar status kepegawaian tidak habis masa percobaan pada Agustus 2025, sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

"Prajabatan ini untuk mengubah status mereka dari calon pegawai (CP) menjadi pegawai negeri (PN), dan bersyukur karena kami dapat berproses selama sepekan dengan baik," katanya lagi.

Wakil Bupati Jayapura Haris R Yocku menambahkan pelaksanaan prajabatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mempercepat penataan birokrasi dan menuntaskan formasi aparatur sipil negara (ASN) dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami ingin semua proses ini berjalan transparan dan sesuai prosedur, formasi ASN tahun 2021 harus dituntaskan sebelum sanksi administrasi diberlakukan oleh pusat," katanya.