Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Januari hingga Juli 2025 mencapai Rp293 juta di mana pendapatan tersebut bersumber dari delapan jenis retribusi dan pengelolaan kawasan.
Kepala DKP Provinsi Papua Iman Djuniawal di Jayapura, Kamis, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil awal dari upaya pengelolaan aset dan potensi perikanan yang mulai digarap secara lebih sistematis sejak Mei 2025, terutama melalui pengoperasian Pelabuhan Perikanan (PPI) Hamadi di Kota Jayapura.
"Realisasi PAD kami hingga Juli ini mencapai Rp293 juta dari target Rp200 miliar,” katanya.
Untuk itu, menurut Imam, mereka kini sedang menggenjot sumber pendapatan lainnya. Dari total 21 potensi yang ada, baru delapan yang memberikan pendapatan.
“Sehingga ini yang menjadi fokus kami di mana secara perlahan DKP melakukan pembenahan, setelah PPI Hamadi, lalu PPI Waiya di Depapre,” ujar dia.
Ia mengatakan itu menjadi titik awal yang baik untuk terus menggali potensi lain agar target PAD tahun ini bisa tercapai.
“Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendorong pendapatan daerah. Namun perlu dukungan sarana dan prasarana memadai, seperti pelabuhan, fasilitas bongkar muat ikan, 'cold storage', dan sistem distribusi yang terintegrasi,” katanya.
Karenanya, ia mengatakan pelabuhan harus dilengkapi agar mampu menampung kapal dan memfasilitasi bongkar muat dengan baik. Sehingga orientasi PAD DKP berasal dari aktivitas produksi dan distribusi ikan antarkota, antar wilayah, bahkan antarnegara dapat ditingkatkan.
Ia mengatakan beberapa sumber PAD yang telah berkontribusi antara lain dari retribusi kawasan, distribusi lahan, meja jual ikan, pabrik es, alat bantu sandar (ABS), stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), dan penataan peti kemas.
“Sementara itu, beberapa potensi lainnya, seperti sewa aula dan pelabuhan, sedang dioptimalkan,” katanya.
