Pemprov Papua minta OPD miliki indikator kinerja berbasis data

Kamis, 19 Februari 2026 19:36 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait (baju kuning) saat berfoto bersama usai membuka forum OPD program dan perencanaan bidang urusan pekerjaan umum 2026 di Jayapura, Papua, Kamis. ANTARA/HO- Pemprov Papua

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program pembangunan dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis data akurat dengan begitu hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait di Jayapura, Kamis mengatakan setiap program yang dirancang untuk anggaran 2026 harus memiliki target dan ukuran capaian yang terdefinisi dengan baik sehingga sesuai dengan visi Gubernur Papua.

“Oleh sebab itu setiap OPD harus memastikan program yang disusun memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data yang valid, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” katanya usai membuka forum OPD program dan perencanaan bidang urusan pekerjaan umum 2026 di Jayapura, Papua, Kamis.

Menurut Chistian, dengan perencanaan berbasis data maka bakal menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Tanpa dukungan data yang akurat, program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran.

“Sehingga penyusunan indikator kinerja yang terukur juga penting untuk memudahkan proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dengan begitu capaian pembangunan dapat dipantau secara objektif,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya Pemprov Papua akan terus mendorong peningkatan kapasitas perencanaan di setiap OPD, termasuk pemanfaatan sistem informasi dan data sektoral yang terintegrasi.

“Visi itu diwujudkan melalui lima misi pembangunan daerah, meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dengan perencanaan transparan dan akuntabel, peningkatan sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif melalui akses infrastruktur dan air bersih, pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal,” katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, mengedepankan inovasi, serta menjaga komitmen dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Papua, Natir Renyaan mengatakan forum ini melibatkan unsur pekerjaan umum, perhubungan, SDM, serta Bappeda kabupaten/kota. “Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk menghimpun semua data terkait penanganan ruas jalan, jembatan, pelabuhan, termasuk pertanian dan perumahan,” katanya.