Pemprov Papua fokus pengembangan perhutanan sosial berbasis ekonomi lokal

Selasa, 31 Maret 2026 13:32 WIB

Foto bersama disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Papua 2026 di Kota Jayapura, Papua, Senin (30/3). (ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan perhutanan sosial yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal masyarakat, khususnya adat dan komunitas di sekitar kawasan hutan.

Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Papua, Suzana Wanggai di Jayapura, Selasa mengatakan, perhutanan sosial merupakan bagian dari transformasi pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga hutan yang sesungguhnya.

"Pada Senin (30/3) kami telah mengelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Papua 2026 di mana ini merupakan forum momentum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan," katanya.

Menurut Suzana, melalui forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen strategis berupa peta jalan dan rencana aksi yang implementatif serta terukur.

"Karena dengan dokumen tersebut bakal menjadi panduan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2025–2029, sekaligus sebagai instrumen mewujudkan visi pembangunan Papua CERAH, yakni cerdas, sejahtera, dan harmoni," ujarnya.

Dia menjelaskan, sehingga perhutanan sosial memiliki keterkaitan erat dengan tiga pilar utama Papua CERAH.

"Pada aspek cerdas, pengelolaan hutan harus berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. Kemudian di aspek sejahtera, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Sementara pada aspek harmoni, perhutanan sosial harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan," katanya lagi.

Dia menambahkan, untuk itu pihaknya menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan program secara transparan dan akuntabel. Karena, bagi masyarakat Papua, hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan juga bagian dari identitas dan sumber kehidupan.

"Untuk itu forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi mampu melahirkan solusi konkret yang dapat segera diimplementasikan," ujarnya