Pemprov Papua Pegunungan dukung Indonesia's Folu Net Sink

Selasa, 21 April 2026 19:42 WIB

Pj Sekda Papua Pegunungan Wasuok D Siep menyerahkan cenderamata kepada Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Prof Haruni Krisnawati pada pembukaan sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (21/4) 2026.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan mendukung program Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 atau implementasi tingkat daerah dari target nasional untuk memastikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak emisi karbon (carbon sink) di Papua Pegunungan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena, Selasa, mengatakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan RI tentang Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 pasti didukung oleh penuh oleh pemerintah daerah.

“Kami tahu program dan kebijakan pemerintah pusat yang positif pasti dukung oleh pemerintah daerah, apalagi terkait kelestarian hutan yang harus dijaga dan dirawat di Papua Pegunungan sebagai penyerap karbon untuk stabilitas iklim,” katanya

Menurut dia, Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru atau DOB dari provinsi induk Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang membawahi delapan kabupaten.

“Delapan kabupaten itu di antaranya Jayawijaya sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara dan Lanny Jaya,” ujarnya.

Dia menyebut Papua Pegunungan sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 5.121.331,29 hektare yang terdiri dari hutan terbatas seluas 474.745,07 hektare atau 9,27 persen, hutan produksi seluas 341.866,48 hektare atau 6,68 persen dan dapat dikonversi seluas 2.510,71 hektare atau 9,81 persen, hutan lindung seluas 1.840.415,99 hektare atau 35,94 persen, hutan konservasi seluas 1.802.624,72 atau 35,20 persen.

“Selain kawasan hutan Papua Pegunungan juga memiliki kawasan non hutan atau areal penggunaan lahan lainnya yang dapat dipergunakan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan seluas 159.166,33 hektare,” katanya.

Dia menambahkan berdasarkan hal tersebut Papua Pegunungan memiliki peran strategis untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengelola dampak krisis iklim. Hal ini dikarenakan luas kawasan hutan, alam yang masih relatif terjaga.

“Provinsi Papua Pegunungan sebagai salah satu wilayah dengan potensi serapan karbon sangat besar melalui fungsi hutan alam dan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan dan optimalisasi rehabilitasi pada kawasan hutan dan non hutan yang terdegradasi merupakan penyeimbang antara pembangunan dan konservasi lingkungan,” ujarnya.