Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto meminta kepala daerah di Tanah Papua segera mengimplementasikan 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dana Otonomi Khusus ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyatakan alokasi dana otonomi khusus atau Otsus tahun 2026 sebesar ...
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan data kependudukan memengaruhi fiskal daerah atau keuangan pemerintahan daerah, yang diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ...
Gubernur Papua Mathius D. FakhirimemintaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membantu mengatasi persoalan kelebihan jumlah aparatur sipil negara ...
Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta mahasiswa di Papua mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar penyalurannya tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat. Setyo di Jayapura, ...
Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,8 miliar untuk membiayai program pendidikan gratis bagi siswa jenjang SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah pada tahun 2026. ...
Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...