Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Jayapura, Papua pada tahun ini mengelola dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp2 miliar untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan pelaku ...
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat ...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua mempercepat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan basis data Orang Asli Papua (OAP) guna mendukung penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua secara lebih tepat sasaran. ...
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menyebut pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) yang transparan dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci penting bagi percepatan pembangunan di daerah itu. ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengharapkan penggunaan dana otonomi khusus atau otsus tahun 2026 di Tanah Papua harus transparan sehingga peruntukannya dapat diketahui oleh masyarakat. ...
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengaku telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp36,45 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil ...
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua pada triwulan I 2026 telah mencapai Rp826,32 miliar atau 10,76 persen dari ...
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membahas strategi penguatan fiskal daerah hal ini dilakukan guna mendorong optimalisasi pemanfaatan dana ...