#REVISI TERBATAS
Kumpulan berita revisi terbatas, ditemukan 31 berita.
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua menyiapkan program percepatan akses keuangan daerah (PAPEDA) untuk membantu para pengusaha kecil atau usaha mikro kecil (UMK) . Sejak tahun ...
Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke daerah kota Sorong, Provinsi Papua Barat guna melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun ...
Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala ...
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun mengatakan sebaiknya revisi UU Otsus Papua tidak hanya terbatas ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananMahfud MD menyebutkan pemerintah tidak akan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) ...
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid,berharap pembahasan revisi UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ketika nanti dibahas di DPR, tidak berlarut-larut karena ...
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan penurunan angka Indeks Demokrasi dan Indeks Persepsi Korupsi harus dilihat sebagai bahan evaluasi. Penegasan itu disampaikan Jaleswari ...
Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diberikan pemerintah untuk Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008. UU 21/2001 ...
Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menilai UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus dievaluasi menyeluruh dan ruang aspirasi terkait Otsus sebaiknya hanya ...
Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyerahkan rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi ...