Jayapura (Antara Papua) - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terus memantau area pertambangan PT Freeport Indonesia karena dikhawatirkan meluas ke kabupaten lain selain Mimika.
"Ini target kita (DPRP) apakah areal pertambangan PT Freeport Indonesia masih full 100 persen masuk wilayah Mimika atau sudah bergeser ke kabupaten lain," ujar Ketua Komisi IV DPRP Boy Markus Dawir, di Jayapura, Rabu.
"Karena ini akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi Freeport Indonesia ke kabupaten-kabupaten itu," sambungnya.
Ia menegaskan bahwa bila benar dugaan bahwa operasional Freeport sudah mencakup kabupaten lain, maka diperlukan pembaruan dalam izin pengolahan yang dikeluarkan pemerintah.
"Jika diketahui operasional PT Freeport Indonesia sudah masuk ke kabupaten lain, maka harus ada pula perubahan SK apakah SK Presiden atau SK Menteri ESDM terkait dengan bagi hasil," kata dia.
Boy mengaku mendapat laporan dari masyarakat yang menyebut area pertambangan Freeport sudah memasuki wilayah kabupaten lain selain Mimika.
"Setahu saya pribadi, sudah terjadi pergeseran dan kami di Komisi IV sudah membahas pergeseran areal pertambangan ini, bukan lagi di Mimika, tetapi sudah bergeser ke kabupaten lain," ujarnya.
Oleh karena itu, Freeport harus bisa lebih terbuka terhadap pemerintah daerah agar hubungan kedua belah pihak bisa berjalan lebih harmonis.
"Kita minta juga PT Freeport Indonesia untuk membuka diri. PT Freeport tidak boleh tutup-tutup diri tetapi membuka diri untuk menfasilitasi bersama-sama dengan kabupaten-kabupaten dimana areal pertambangan Freeport ada seperti Kabupaten Puncak, Nduga, Paniai, Intan Jaya dan Mimika," katanya lagi. (*)
Berita Terkait
Prajurit Satgas Yonif 721/Mks pererat hubungan masyarakat Papua
Sabtu, 27 April 2024 0:02
BPBD Jayapura imbau warga bersinergi untuk siaga bencana
Jumat, 26 April 2024 18:43
Pemkot Jayapura: Festival Port Numbay ajang promosi pariwisata budaya lokal
Jumat, 26 April 2024 18:27
LLDIKTI XIV pastikan kampus di Tanah Papua bebas perundungan dan perundungan
Jumat, 26 April 2024 18:26
Bawaslu Papua alokasikan Rp51 miliar untuk pengawasan tahapa1
Jumat, 26 April 2024 17:17
Peran TP PKK sangat vital motor penggerak di Jayapura
Jumat, 26 April 2024 17:15
Pemprov Papua Tengah atasi putusnya jalan trans di Paniai
Jumat, 26 April 2024 16:55
Pemerintahan kampung harap Pemkot Jayapura bangun kubus beton di Holtekamp
Jumat, 26 April 2024 15:17